Teori yang beredar di media sosial menyebut Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) menyewa perusahaan keamanan swasta untuk menempatkan 1.000 penjaga bersenjata di kantor pos di negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat menjelang pemilu paruh waktu 2026. Pemeriksa fakta Snopes menelusuri klaim itu dan menyatakan tidak ada bukti yang mendukungnya, sehingga klaim tersebut dibiarkan tanpa rating.

Klaim itu beredar pada Oktober, antara lain lewat sebuah unggahan di X yang menyatakan USPS telah menyewa perusahaan keamanan Prosegur untuk menempatkan 1.000 penjaga bersenjata di kantor pos, terutama di negara bagian biru, serta menyebut Prosegur memiliki riwayat pelanggaran hak asasi manusia di Brasil. Klaim serupa juga beredar di X dan Facebook, dan sejumlah pembaca menghubungi Snopes untuk menanyakan kebenarannya.

Asal rumor ini adalah pelaporan investigasi oleh ruang berita independen RawStory. Pada awal Oktober, RawStory melaporkan bahwa Prosegur, perusahaan keamanan internasional, telah mengerahkan hampir 1.000 petugas keamanan bersenjata ke sedikitnya 55 lokasi kantor pos menjelang pemilu 2026 sebagai bagian dari kontrak dengan Layanan Pos.

Penjelasan resmi: tidak ada hubungannya dengan pemilu

Pada 28 Oktober, U.S. Postal Inspection Service menyatakan bahwa penempatan campuran petugas keamanan kontrak bersenjata dan tidak bersenjata di fasilitas-fasilitas utama USPS sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilu. Menurut lembaga itu, penempatan tersebut sudah berlangsung sejak tahun lalu, di bawah pengawasan, dan merupakan staf tambahan bagi jajaran petugas polisi pos yang sudah ada.

Layanan Pos menyatakan tidak dapat mengonfirmasi di mana ia menempatkan penjaga bersenjata atau tidak bersenjata demi menjaga keamanan operasional. Karena itu, Snopes tidak dapat mengonfirmasi klaim tentang penempatan tambahan di wilayah yang dipimpin Demokrat. Kebijakan penempatan keamanan Layanan Pos sendiri menyebut penempatan didasarkan pada jumlah staf di fasilitas tertentu, bukan kecenderungan politik lokasinya.

Baik Postal Inspection Service maupun Prosegur tidak mengonfirmasi berapa banyak petugas yang dikontrak atau di mana mereka ditempatkan. Juru bicara Prosegur kepada RawStory dilaporkan menyebut perusahaan memiliki akun USPS yang detailnya tidak dapat dibahas. Sementara itu, perwakilan hubungan masyarakat Layanan Pos, Cathy K. Purcell, dilaporkan mengatakan kepada The New Republic pada Oktober bahwa layanan itu telah mengerahkan petugas keamanan bersenjata sejak tahun lalu.

Suggested read: Teori yang Beredar: Klaim Merek Cokelat Besar Beralih ke Cokelat Hasil Laboratorium Tidak Terbukti

Petugas kontrak sudah ada sejak lama

Frank Albergo, direktur eksekutif Postal Police Officers Association, serikat yang mewakili petugas pasukan berseragam layanan itu, mengatakan kepada Snopes bahwa penempatan petugas keamanan bersenjata yang lebih luas dimulai setelah Oktober 2025. Menurutnya, klaim bahwa para penjaga didatangkan untuk mencampuri pemilu tidak didukung oleh informasi yang dimiliki serikat itu.

Menurut laporan tahun 2022 oleh Kantor Inspektur Jenderal Postal Inspection Service, lembaga itu telah mengontrak petugas keamanan melalui Prosegur setidaknya sejak 2019, ketika Prosegur mengambil alih perusahaan lain yang telah dikontrak sejak 2014. Albergo menyebut Prosegur adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan petugas keamanan kepada Postal Inspection Service pada 2026.

Perbedaan penting antara petugas polisi pos dan petugas keamanan kontrak adalah kewenangannya. Petugas polisi pos dapat melakukan penyelidikan dan penangkapan, sementara petugas keamanan kontrak tidak dapat. Kedua jenis petugas dapat membawa senjata api, tetapi Albergo mengatakan petugas keamanan yang dipasok Prosegur dan pendahulunya sebelum Oktober 2025 umumnya tidak bersenjata.

Albergo menyebutkan Postal Inspection Service mempekerjakan sekitar 400 petugas polisi pos pada Oktober 2026. Sebagai perbandingan, Layanan Pos telah menyetujui 39.587 jam petugas keamanan kontrak bersenjata per minggu, yang diperkirakan setara dengan 990 posisi penuh waktu. Namun tidak ada pihak yang mengonfirmasi persis berapa banyak petugas keamanan kontrak yang dipekerjakan dengan jam yang disetujui itu.

Suggested read: Teori yang Beredar: Klaim Malaysia dan Brunei Layangkan Denda Rp17 Triliun atas Asap Karhutla Dinyatakan Salah

Catatan lama soal pengawasan kontrak

Laporan inspektur jenderal tahun 2022 juga mencatat temuan pengawasan. Dari 115 petugas keamanan yang ditinjau pada tahun fiskal 2021, sekitar satu dari tiga bekerja pada kontrak itu tanpa izin keamanan yang tepat. Inspektur juga tidak dapat memverifikasi durasi dan sifat pelatihan yang dijalani petugas keamanan Prosegur sebelum bekerja di kantor pos.

Laporan itu juga menyebut layanan tersebut tidak melacak secara memadai kuantitas maupun kualitas pekerjaan petugas keamanan Prosegur, sehingga Prosegur bisa saja menagih berlebih untuk pekerjaan berdasarkan kontraknya. Perkiraan total biaya kontrak Prosegur yang berpotensi selama 10 tahun adalah 250 juta dolar. Namun laporan itu tidak menyajikan bukti bahwa Prosegur benar-benar menagih berlebih selama kontrak yang dimaksud.

Snopes juga mencatat pelaporan RawStory yang menggambarkan Prosegur sebagai kontraktor multinasional dengan riwayat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan penetapan harga. Secara khusus, pelaporan itu menyoroti rekomendasi tahun 2024 oleh Dewan Etika Norwegia untuk mengecualikan Prosegur dari investasi dana pensiun pemerintah negara itu, karena risiko yang tidak dapat diterima bahwa perusahaan berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Penelitian dewan itu menemukan anak perusahaan Prosegur di Brasil terlibat dalam tindakan kekerasan berat dan pelanggaran hak masyarakat adat.

Kesimpulan pemeriksa fakta tetap sama: penempatan petugas keamanan di kantor pos memang terjadi dan sudah berlangsung lama, tetapi tidak ada bukti bahwa penempatan itu dilakukan untuk mencampuri pemilu paruh waktu 2026 atau ditargetkan ke negara bagian berdasarkan kecenderungan politiknya.

Suggested read: Teori yang Beredar: Ballot-Stacking di Alaska, Dua Dan Sullivan di Surat Suara Senat dan Fakta Hukumnya

Apa poin penting dari berita ini?

• Teori yang beredar menyebut USPS menempatkan 1.000 penjaga bersenjata di kantor pos di negara bagian biru menjelang pemilu paruh waktu 2026.
• Pemeriksa fakta Snopes menyatakan klaim itu tidak terbukti dan membiarkannya tanpa rating.
• Postal Inspection Service menyatakan penempatan petugas keamanan kontrak sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilu dan sudah berlangsung sejak tahun lalu.
• Penempatan keamanan didasarkan pada jumlah staf di fasilitas tertentu, bukan kecenderungan politik lokasinya.
• Prosegur telah memasok petugas keamanan kepada Postal Inspection Service setidaknya sejak 2019, dan petugas keamanan kontrak tidak memiliki wewenang penyelidikan maupun penangkapan seperti polisi pos.