Teori yang beredar menyebut kubu Demokrat di Alaska melakukan kecurangan pemilu lewat taktik yang disebut ballot-stacking, yaitu menempatkan kandidat kedua bernama Dan Sullivan di surat suara Senat Amerika Serikat. Klaim ini ramai setelah laporan media menyebut tim kampanye Mary Peltola diduga merekrut seorang pensiunan guru bernama sama untuk mengacaukan pemilih Partai Republik. Pemeriksa fakta Snopes menjelaskan apa sebenarnya ballot-stacking itu dan apakah taktik tersebut melanggar hukum.
Dalam pemilihan Senat Alaska, petahana dari Partai Republik, Senator Dan S. Sullivan, menghadapi penantang dari Partai Demokrat, Mary Peltola. Namun di surat suara yang sama juga tercantum nama Daniel J. Sullivan, seorang pensiunan guru tanpa afiliasi partai. Kehadiran dua nama yang hampir identik inilah yang memicu kontroversi, karena sebagian pemilih dikhawatirkan keliru memilih kandidat yang bukan dimaksudkan.
Laporan New York Times yang dikutip dalam pemberitaan menyebut upaya perekrutan kandidat kedua itu diduga dikoordinasikan lewat proyek yang disebut ballot composition project. Tim yang terlibat disebut menyisir daftar pemilih Alaska untuk menemukan orang bernama Dan Sullivan dan membujuk setidaknya satu orang untuk ikut dalam pemilihan. Presiden Donald Trump kemudian menyebut praktik itu sebagai kecurangan pemilu tingkat tertinggi dan meminta Peltola dicopot dari surat suara serta diproses hukum.
Gubernur Alaska Mike Dunleavy dari Partai Republik pun memerintahkan penyelidikan untuk menentukan apakah upaya perekrutan tersebut melanggar hukum negara bagian. Di sisi lain, tim kampanye Peltola dan komite kampanye Senat Demokrat membantah berperan dalam perekrutan kandidat kedua tersebut. Peltola sendiri disebut menyatakan tidak mengetahui adanya kandidat lain selain dirinya dan petahana.
Di sinilah posisi pemeriksa fakta menjadi penting untuk diluruskan. Menurut penjelasan Snopes, taktik menempatkan kandidat dengan nama sama, yang juga dikenal sebagai kandidat boneka atau decoy, pada dasarnya bukanlah tindakan ilegal semata karena ada dua nama yang sama di surat suara. Mahkamah Agung Alaska sebelumnya memutuskan bahwa hukum negara bagian tidak mengharuskan kandidat mencalonkan diri dengan itikad baik, dan memerintahkan agar Daniel J. Sullivan tetap berada di surat suara dengan pembeda yang lebih jelas.
Surat suara Alaska sendiri membedakan kedua kandidat tersebut, satu sebagai senator petahana dari Partai Republik dan satu lagi sebagai kandidat tanpa afiliasi. Selain itu, sistem pemilihan Alaska yang memakai pemungutan suara berperingkat memberi pemilih kesempatan untuk mengurutkan pilihan, sehingga kekeliruan nama tidak serta-merta menentukan hasil. Praktik serupa juga pernah dipakai oleh kedua kubu dalam berbagai pemilihan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa persoalannya lebih banyak menyangkut etika politik ketimbang pelanggaran yang sudah terbukti.
Kesimpulan dari pemeriksaan fakta ini pun bersifat ganda dan harus dibaca dengan hati-hati. Tuduhan bahwa ada upaya terkoordinasi untuk merekrut kandidat pengecoh memang tengah diselidiki oleh otoritas Alaska, dan proses hukumnya masih berjalan. Namun klaim bahwa sekadar adanya dua nama Sullivan di surat suara sudah merupakan bukti kecurangan pemilu tidak dapat ditegakkan, karena praktik tersebut secara umum legal di Alaska, surat suara membedakan keduanya, dan pengadilan negara bagian telah memutuskan kandidat kedua tetap berhak ikut serta.
Apa poin penting dari berita ini?
- Teori yang beredar menyebut kubu Demokrat di Alaska melakukan kecurangan lewat ballot-stacking, yaitu menempatkan kandidat kedua bernama Dan Sullivan di surat suara Senat.
- Senator petahana Dan S. Sullivan dari Partai Republik menghadapi Mary Peltola dari Partai Demokrat, sementara Daniel J. Sullivan, pensiunan guru tanpa afiliasi partai, juga tercantum di surat suara.
- Laporan New York Times menyebut perekrutan itu diduga dikoordinasikan lewat proyek ballot composition project, dan Presiden Trump menyebutnya kecurangan pemilu.
- Gubernur Alaska memerintahkan penyelidikan, sementara tim Peltola membantah berperan dalam perekrutan tersebut.
- Pemeriksa fakta menjelaskan bahwa sekadar adanya dua nama sama di surat suara pada dasarnya legal di Alaska, dan Mahkamah Agung negara bagian memutuskan kandidat kedua tetap berhak ikut serta.
