Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menargetkan draf RUU HAM diserahkan ke DPR akhir 2026.

Pengacara EF mendesak MKD DPR memberi kejelasan atas aduan dugaan KDRT legislator NasDem yang sudah hampir 10 bulan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung usul Yusril agar under invoicing masuk UU Tipikor, dengan catatan rumusan harus

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai RUU HAM sebagai aturan yang paling membutuhkan banyak kritik.

Ahmad Doli Kurnia menolak pansel KPU dibentuk sekarang karena revisi UU Pemilu masih dibahas; ia mengusulkan Perppu atau penyesuaian jadwal

Yusril Ihza Mahendra menegaskan flyer audiensi persiapan skenario pemberhentian Wapres Gibran yang mencatut namanya adalah hoaks; pemakzulan wapres mekanismenya lewat

Kemendagri bersama tujuh kementerian merampungkan paraf koordinasi DIM RUU Adminduk dan menargetkan penyerahan ke DPR paling lambat 8 November 2026.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla yang hampir 4 bulan sebagai bencana nasional karena dampaknya kian

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pelayanan publik harus citizen centric; MPP Jember mengintegrasikan 279 layanan dan melayani 100-300 pengunjung per

Komisi III DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan mengundang mahasiswa dan advokat, setelah menggelar sekitar 60 kali RDPU.