Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) sebagai aturan yang paling membutuhkan banyak kritik. Penilaian itu disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurut Yusril, RUU HAM adalah aturan yang paling butuh banyak kritik karena aturan ini menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Aturan yang membatasi kekuasaan negara tidak boleh disusun tanpa pengawasan dan kritik yang sungguh-sungguh dari publik.
Mengapa kritik justru dibutuhkan, bukan dihindari? Yusril menjelaskan, pembuat undang-undang yang hanya mendengarkan pihak yang setuju memang bisa bergerak lebih cepat, tetapi undang-undang yang dihasilkan bisa menjadi lebih buruk. Kritik, catatan kritis, dan pertanyaan publik adalah bagian dari proses penyusunan RUU, bukan gangguan terhadapnya.
Yusril menegaskan, pemerintah sepenuhnya mendukung arah pembaruan dan perubahan substansi dalam RUU HAM. Namun, dukungan itu tidak menghilangkan kewajiban untuk mendengarkan kritik. Rancangan ini sendiri telah menghadapi banyak kritik dan pertanyaan dari berbagai pihak selama proses pembahasannya.
Bagaimana perbedaan pandangan disikapi? Yusril menyebut, bahkan di dalam pemerintah sendiri terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai RUU HAM, dan hal itu wajar dalam demokrasi. Perbedaan pendapat, catatan kritis, dan pertanyaan publik adalah bagian dari penyusunan RUU, sehingga tidak perlu ditanggapi sebagai penolakan semata.
Kementerian Hak Asasi Manusia bertindak sebagai pemrakarsa RUU ini. Sebagai aturan yang akan menjadi dasar perlindungan hak asasi warga negara, RUU HAM menyangkut banyak pihak, mulai dari lembaga negara, aparat penegak hukum, hingga masyarakat yang hak-haknya dilindungi oleh aturan tersebut.
Ke depan, yang dinantikan publik adalah bagaimana kritik dan catatan yang masuk benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan akhir RUU HAM. Aturan yang membatasi kekuasaan pemerintah hanya akan kuat bila lahir dari proses yang terbuka terhadap kritik, bukan dari proses yang berjalan tanpa pertanyaan.
