DPR: Korporasi Terbukti Bersalah Wajib Tanggung Biaya Pemulihan Karhutla, Bukan APBN
Anggota DPR Muhammad Kholid meminta korporasi yang terbukti bersalah menanggung biaya pemulihan karhutla, bukan rakyat dan APBN, setelah Polri menetapkan 20 korporasi tersangka.









