Estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia meningkat 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Lonjakan tersebut sebagian besar dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menurut laporan terbaru lembaga think-tank Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

CREA memperkirakan asap karhutla menyebabkan 3.560 kematian pada September 2026. Sementara itu, polusi udara kronis dari aktivitas perkotaan dan industri diperkirakan menyebabkan 1.750 kematian. Estimasi kematian pada September itu meningkat dua kali lipat dibandingkan Agustus, dengan asap karhutla sebagai pemicu utama lonjakan tersebut.

Puncak El Niño dan kondisi kering sepanjang September memperparah kebakaran di sejumlah wilayah. Asap karhutla menjadi faktor utama kematian terkait polusi udara di sejumlah daerah, terutama Kalimantan dan Sumatra. Empat provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mencatat estimasi kematian akibat asap karhutla sebanyak 1.470 jiwa. Lima provinsi di Sumatra, yaitu Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Lampung, dan Sumatra Barat, mencatat total 1.420 kematian.

Di Jawa, polusi udara non-karhutla masih menjadi persoalan utama. Emisi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah diperkirakan menyebabkan 1.530 kematian pada September. Analis CREA, Katherine Hasan, mengatakan angka-angka itu memperlihatkan bahwa sumber polusi udara selain karhutla sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut.

Katherine mencatat polusi udara di kawasan perkotaan padat penduduk di Jawa tetap menjadi ancaman serius. Namun meluasnya karhutla di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua telah menggeser sumber utama kematian terkait polusi udara dari pencemaran perkotaan menjadi asap kebakaran.

Memburuknya kualitas udara berdampak terhadap puluhan juta penduduk. CREA memperkirakan sekitar 14 juta orang atau hampir 80 persen penduduk Kalimantan terpapar udara berkualitas buruk pada September, meningkat dibandingkan Agustus yang mencapai 12,3 juta orang. Di Sumatra, sekitar 31,4 juta orang atau separuh penduduk terpapar udara tidak sehat atau lebih buruk. Di Jawa, jumlah penduduk yang mengalami paparan serupa mencapai 23,8 juta orang. Secara nasional, total penduduk yang menghirup udara tidak sehat hingga berbahaya mencapai 57,8 juta orang pada September.

Konsentrasi rata-rata PM2,5 nasional juga meningkat menjadi 36 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut lebih dari tujuh kali lipat pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk konsentrasi rata-rata tahunan PM2,5 sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Di wilayah terdampak karhutla, konsentrasi rata-rata PM2,5 di Kalimantan mencapai 120 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Sumatra sebesar 51 mikrogram per meter kubik. Adapun di Jawa, konsentrasinya relatif stabil pada 26 mikrogram per meter kubik.

Meski demikian, Jawa tetap berpotensi terdampak asap karhutla seiring perubahan pola angin menjelang akhir tahun yang dapat membawa asap dari Kalimantan menuju Laut Jawa. Potensi pergerakan asap lintas wilayah ini menambah alasan untuk memperkuat pemantauan kualitas udara dan kesiapsiagaan kesehatan di daerah yang selama ini tidak menjadi pusat kebakaran.

Dampak pencemaran udara juga terlihat dari tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Mengacu pada data Kementerian Kesehatan hingga 21 Oktober, tercatat 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla. Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan mencatat jumlah kasus tertinggi, masing-masing hampir 75 ribu kasus. Anak-anak berusia di bawah lima tahun menanggung beban kesehatan yang besar, dengan 75.172 kasus atau hampir seperempat dari total kasus yang dilaporkan.

Dokter spesialis paru sekaligus Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, mengatakan polusi udara bukan sekadar persoalan penurunan kualitas lingkungan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan manusia, terutama ketika paparan berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Paparan polutan dapat memengaruhi fungsi paru dan meningkatkan risiko berbagai gangguan pernapasan, mulai dari ISPA berulang hingga memperburuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dalam kondisi tertentu, paparan polutan udara juga berkaitan dengan risiko terjadinya fibrosis paru hingga kanker paru.

Karena itu, menurut Agus, pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran agar dampak kesehatan dapat ditekan. CREA menilai penanganan karhutla di Indonesia perlu beralih dari pendekatan yang berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi menuju pencegahan dan pemulihan ekosistem gambut. Pengeringan lahan gambut yang meluas membuat kawasan tersebut lebih rentan terbakar.

Selain pemulihan gambut, CREA mendorong penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal dengan cara membakar serta penguatan pertanggungjawaban hukum pemegang konsesi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Di wilayah dengan pencemaran kronis non-karhutla, khususnya Jawa, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan dan penegakan standar emisi terhadap pembangkit listrik, industri, dan sektor transportasi.

Co-Founder dan Chief Executive Officer Landscape Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Agus Sari, menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang berulang. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat diantisipasi melalui persiapan sejak dini, termasuk pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum. Ia menegaskan Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi, dan ketidaksiapan hanya mencerminkan ketiadaan kemauan.

CREA juga menyoroti pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi Rp491 miliar, dari Rp2 triliun pada tahun sebelumnya. Menurut laporan tersebut, keterbatasan anggaran dapat mempersempit ruang gerak penanganan darurat untuk mengendalikan api dan asap agar tidak meluas serta menimbulkan dampak kesehatan yang lebih besar.

Dengan meningkatnya estimasi kematian, meluasnya paparan polusi, dan tingginya kasus ISPA, laporan CREA menekankan perlunya penanganan terpadu yang mencakup pencegahan karhutla, pemulihan gambut, penegakan hukum, dan pengendalian emisi dari sumber pencemaran perkotaan maupun industri.

Apa poin penting dari berita ini?

• CREA mencatat estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia meningkat 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026.
• Asap karhutla diperkirakan menyebabkan 3.560 kematian, sementara polusi udara kronis dari perkotaan dan industri diperkirakan menyebabkan 1.750 kematian.
• Empat provinsi di Kalimantan mencatat estimasi 1.470 kematian akibat asap karhutla, dan lima provinsi di Sumatra mencatat total 1.420 kematian.
• Secara nasional, 57,8 juta penduduk menghirup udara tidak sehat hingga berbahaya pada September, dengan konsentrasi rata-rata PM2,5 sebesar 36 mikrogram per meter kubik.
• Data Kementerian Kesehatan hingga 21 Oktober mencatat 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla, termasuk 75.172 kasus pada anak di bawah lima tahun.
• CREA mendorong pencegahan karhutla, pemulihan gambut, penegakan hukum, dan pengendalian emisi sebagai penanganan terpadu.