Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan sejumlah capaian dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, antara lain 62 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 108 juta penerima layanan Cek Kesehatan Gratis. Capaian itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pada Kamis (29/10/2026).

Dalam unggahannya, Teddy menulis dua tahun pertama pemerintahan bukan sekadar tentang rencana, tetapi tentang kerja nyata dan hasil yang bisa dilihat. Dua program dengan jangkauan puluhan juta penerima itu menjadi penanda utama yang ditonjolkan Sekretariat Kabinet dalam paparan capaian tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 62 juta penerima, sementara layanan Cek Kesehatan Gratis telah melayani 108 juta penerima. Skala kedua program ini menunjukkan keduanya menjadi program andalan pemerintah dalam dua tahun pertama, masing-masing menyasar pemenuhan gizi masyarakat dan layanan kesehatan dasar.

Paparan capaian dua tahun pemerintahan ini disampaikan di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di daerah. Di hari yang sama, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendorong Satgas MBG di daerah memperkuat pengawasan dan kolaborasi, agar program tersebut tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, dinamika politik pada Kamis (29/10/2026) juga diwarnai penilaian DPR terhadap aksi demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai sinergi yang baik antara para mahasiswa yang menggelar aksi dan aparat yang mengamankan adalah wajah kematangan dan kesejukan demokrasi Indonesia.

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR RI memantau situasi aksi demonstrasi yang terjadi. Ia menilai mahasiswa menyampaikan aspirasinya secara tertib dan bermartabat, sedangkan aparat bekerja dengan mengutamakan dialog dan tidak terprovokasi.

Pada hari yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, merespons wacana pendefinisian ulang norma tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Saat dihubungi dari Jakarta, Sahroni mengatakan Komisi III yang membidangi urusan penegakan hukum selalu membuka peluang untuk mengkaji rencana revisi undang-undang selama dilandasi tujuan yang jelas.

Rangkaian peristiwa politik pada 29 Oktober itu memperlihatkan tiga hal yang berjalan bersamaan: pemerintah memaparkan capaian dua tahun pemerintahannya, DPR menilai pelaksanaan demokrasi di jalanan, dan wacana revisi aturan antikorupsi mulai dibahas di parlemen.

Capaian MBG dan Cek Kesehatan Gratis yang dipaparkan Sekretariat Kabinet menjadi tolok ukur yang akan terus diperbandingkan dengan pelaksanaan di lapangan. Pengawasan program di daerah, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kualitas layanan menjadi pekerjaan lanjutan setelah angka jangkauan diumumkan.

Sementara itu, penilaian positif DPR terhadap aksi demonstrasi 28 Oktober menunjukkan harapan agar penyampaian aspirasi dan pengamanan aksi dapat terus berjalan dengan dialog. Sikap aparat yang mengutamakan dialog dan tidak terprovokasi dinilai menjadi kunci kesejukan demokrasi.

Adapun wacana redefinisi korupsi dalam UU Tipikor masih berada pada tahap respons awal di Komisi III. Kajian atas rencana revisi tersebut, menurut Sahroni, terbuka untuk dilakukan selama tujuan revisinya jelas.

Apa poin penting dari berita ini?

• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, antara lain 62 juta penerima MBG dan 108 juta penerima Cek Kesehatan Gratis.
• Capaian itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Kamis, 29 Oktober 2026.
• Teddy menyebut dua tahun pertama pemerintahan bukan sekadar rencana, tetapi kerja nyata dan hasil yang bisa dilihat.
• Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai sinergi mahasiswa dan aparat saat demonstrasi 28 Oktober adalah wajah kematangan dan kesejukan demokrasi.
• Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan Komisi III terbuka mengkaji rencana revisi UU Tipikor selama dilandasi tujuan yang jelas.