Teori yang beredar di media sosial menyebutkan pemerintah membuka pendaftaran bantuan pemulihan bagi korban penipuan online. Unggahan itu tampak meyakinkan karena memakai foto pejabat negara, tetapi hasil pemeriksaan fakta Mafindo menyatakan klaim tersebut tidak benar. Tidak ada program pendaftaran seperti itu, dan foto yang dipakai ternyata berasal dari peristiwa yang sama sekali berbeda.

Klaim itu disebarkan akun Facebook bernama Program bantuan pemerintah. Unggahan tersebut berisi informasi bantuan pemulihan untuk korban penipuan online dari pemerintah, dengan ajakan agar korban segera melapor. Hingga 26 Oktober 2026, konten itu telah mendapat 14 tanda suka dan 17 komentar dari pengguna Facebook lainnya.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian memeriksa akun penyebar klaim tersebut. Hasilnya, akun itu tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan pemerintah. Temuan awal ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk tidak langsung mempercayai ajakan pendaftaran yang disebarkan akun tersebut.

Langkah berikutnya adalah menelusuri foto yang dipakai dalam unggahan. Dengan bantuan Google Lens, penelusuran mengarah ke pemberitaan resmi Kementerian Keuangan berjudul Kemenkeu Terima Pengganti Kerugian Negara Rp13,255 Triliun, Wujudkan Komitmen Pemulihan Keuangan Negara, yang tayang pada 20 Oktober 2025. Foto itu ternyata merupakan momen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima penyerahan uang pengganti kerugian negara dari Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana korupsi minyak sawit mentah (CPO).

Dengan kata lain, foto peristiwa penyerahan uang pengganti kerugian negara itu dipakai ulang di luar konteksnya, lalu ditempeli narasi bantuan untuk korban penipuan online. Praktik seperti ini lazim dalam penyebaran konten palsu: foto asli dari peristiwa resmi dipakai untuk memberi kesan bahwa klaim yang menyertainya juga resmi.

Pemeriksa fakta juga memasukkan kata kunci pendaftaran bantuan pemulihan untuk korban penipuan online dari pemerintah ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran itu, tidak ditemukan satu pun informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pemberitaan kredibel, dan tidak ada kanal pendaftaran pemerintah yang sesuai dengan narasi unggahan itu.

Atas dasar itu, Mafindo menyimpulkan bahwa unggahan foto berisi klaim pendaftaran bantuan pemulihan untuk korban penipuan online merupakan konten palsu, dengan kategori fabricated content atau konten yang dibuat-buat. Klaimnya tidak berdasar, akun penyebarnya tidak terhubung dengan pemerintah, dan fotonya berasal dari peristiwa lain.

Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya memeriksa tiga hal sebelum membagikan atau mengikuti ajakan semacam ini: siapa akun penyebarnya, apakah foto yang dipakai sesuai dengan narasi yang menyertainya, dan apakah ada sumber resmi yang mengumumkannya. Bila salah satu saja tidak cocok, kemungkinan besar unggahan itu patut dicurigai. Masyarakat yang benar-benar menjadi korban penipuan online disarankan melapor melalui jalur resmi aparat penegak hukum, bukan melalui formulir pendaftaran yang disebarkan akun tak dikenal di media sosial.

Apa poin penting dari berita ini?

• Teori yang beredar menyebutkan pemerintah membuka pendaftaran bantuan pemulihan bagi korban penipuan online, disebarkan akun Facebook Program bantuan pemerintah.
• Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan akun tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah.
• Foto dalam unggahan ternyata berasal dari pemberitaan Kementerian Keuangan 20 Oktober 2025 tentang penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp13,255 triliun dari Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi CPO.
• Penelusuran kata kunci tidak menemukan satu pun sumber kredibel yang membenarkan klaim pendaftaran bantuan tersebut.
• Mafindo menyimpulkan unggahan itu merupakan konten palsu (fabricated content), dan masyarakat diimbau tidak mengikuti pendaftaran dari akun tak dikenal.