Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas buntut dugaan pengoplosan beras subsidi. Keputusan itu diumumkan dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026. Selain delapan pejabat yang dicopot, dua pejabat lainnya menerima surat peringatan. Amran menyebut pencopotan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas dugaan penyalahgunaan beras subsidi yang terungkap di wilayah Jakarta.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan rinciannya: enam pejabat Bulog dinonaktifkan dan dua pejabat Bapanas turut dicopot, ditambah dua pejabat lain yang menerima surat teguran. Penonaktifan berlaku selama proses pemeriksaan, untuk mencegah kemungkinan hilangnya bukti. Penonaktifan ini belum berarti para pejabat tersebut terbukti terlibat. Bila keterlibatan terbukti, mereka akan diproses sesuai hukum; bila tidak terbukti, nama baik mereka akan dipulihkan.

Dugaan pengoplosan ini berkaitan dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yakni beras subsidi yang dimaksudkan membantu konsumen memperoleh beras dengan harga terjangkau. Modus yang diduga dilakukan adalah membeli beras SPHP melalui mekanisme resmi Bulog, membuka kemasannya, memindahkan beras ke karung lain, lalu menjualnya dalam kemasan besar atau mencampurnya dan memasarkannya sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Amran menggambarkan dua pola itu sebagai hal yang biasa dilakukan dalam kasus ini: sebagian langsung menjadi premium, sebagian lagi dioplos baru dijual.

Kasus pengoplosan beras SPHP sebelumnya ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan kini sedang diproses secara hukum. Sudah ada tersangka dalam kasus ini, yang disebut hanya dengan inisial RH, seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP. Penelusuran internal mencatat pembelian itu melalui prosedur resmi, tetapi polisi masih memeriksa dugaan penyalahgunaan setelah pembelian. Pola pembelian RH menjadi bagian dari pemeriksaan: pembelian RPK umumnya terbatas sekitar dua hingga empat ton dalam satu pesanan, sementara RH diduga memesan empat ton dalam dua hari berturut-turut.

Proses hukum atas kasus ini masih berlangsung, dan Amran belum merinci identitas maupun jabatan para pejabat yang dicopot. Bulog telah membentuk satuan tugas gabungan bersama kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Satuan tugas itu akan memeriksa RPK di seluruh Indonesia, terutama mitra yang memesan dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar. Amran menegaskan pemeriksaan terhadap pegawai Bulog dan Bapanas akan terus berlanjut, dan pejabat yang terbukti akan diserahkan kepada penegak hukum.

Pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, antara lain pengawasan yang lebih ketat dan penerbitan surat edaran. Kasus ini menjadi pengingat bahwa beras subsidi menyangkut hajat hidup masyarakat luas: ketika beras yang seharusnya dijual murah justru dioplos dan dijual mahal sebagai premium, yang dirugikan adalah konsumen. Karena itu, penindakan terhadap pejabat yang lalai mengawasi distribusi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program stabilisasi pangan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Bulog dan Bapanas serta memberi surat peringatan kepada dua pejabat lain buntut dugaan pengoplosan beras subsidi.
• Dugaan modusnya adalah membeli beras SPHP lewat mekanisme resmi Bulog, membuka kemasan, memindahkan ke karung lain, lalu menjualnya sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
• Kasus pengoplosan beras SPHP sebelumnya ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, dan sudah ada tersangka berinisial RH, mitra Rumah Pangan Kita.
• Bulog membentuk satuan tugas gabungan bersama kepolisian, dan pemerintah menyiapkan pengawasan lebih ketat serta surat edaran untuk mencegah terulangnya kasus serupa.