BADUNG — Penyaluran kredit program bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diperkirakan menyerap sekitar 12 juta tenaga kerja hingga Oktober 2026. Perkiraan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dalam forum internasional tentang kredit program pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Perkiraan tersebut dihitung dari jumlah debitur kredit program yang mencapai 4,2 juta orang hingga Oktober. Setiap debitur diperkirakan menyerap tiga hingga empat tenaga kerja, sehingga jika dikalikan, total serapan tenaga kerjanya berada di kisaran 12 juta orang. Perhitungan ini menunjukkan bahwa pembiayaan usaha kecil memiliki dampak yang jauh melampaui penerima kredit itu sendiri.

Dampak penyaluran kredit program tidak hanya terlihat pada serapan tenaga kerja. Pemerintah menilai penyaluran itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Ketika seseorang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, keluarganya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, dan mengembangkan usaha yang dijalankan.

Untuk mengukur dampak tersebut, pemerintah juga memantau perkembangan pendapatan penerima dan pertumbuhan usahanya. Pemantauan ini penting agar kebijakan pembiayaan tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang tersalur, tetapi juga dari perubahan nyata pada kesejahteraan masyarakat penerima.

Perhatian pemerintah terhadap akses pembiayaan UMKM berkaitan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Karena UMKM mencakup banyak sektor dan tersebar di berbagai daerah, kebijakan pembiayaannya memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi itu dijalankan melalui Komite Pembiayaan UMKM yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga teknis terkait.

Pemerintah juga mengarahkan kredit program ke sektor-sektor produktif yang dinilai strategis, antara lain melalui pembiayaan perumahan, sektor padat karya, serta alat dan mesin pertanian. Pengarahan ini bertujuan agar pembiayaan tidak hanya memperluas usaha, tetapi juga memperkuat sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam mengembangkan kebijakan kredit program, pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional, termasuk Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Kerja sama itu diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta memperoleh analisis dan rekomendasi kebijakan, bukan secara khusus untuk membiayai penyaluran kredit. Ferry menegaskan bahwa kerja sama dengan Bank Dunia lebih ditujukan untuk menyiapkan rekomendasi dalam mengembangkan dan memperbaiki arah kebijakan kredit program ke depan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pembiayaan bagi perempuan prasejahtera. Evaluasi pada segmen kredit supermikro menunjukkan perempuan memiliki kontribusi penting dalam kegiatan kewirausahaan, sehingga mereka memerlukan dukungan pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Melalui perbaikan kebijakan dan penguatan akses pembiayaan, pemerintah berharap kredit program berdampak lebih luas pada pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membantu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan UMKM sebagai salah satu sektor penggeraknya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Kredit program UMKM diperkirakan menyerap sekitar 12 juta tenaga kerja hingga Oktober 2026.
• Perkiraan itu dihitung dari 4,2 juta debitur yang masing-masing menyerap tiga hingga empat tenaga kerja.
• Penyaluran kredit program juga dinilai meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha.
• Koordinasi pembiayaan UMKM dijalankan lintas kementerian dan lembaga melalui Komite Pembiayaan UMKM.
• Kredit program diarahkan ke sektor produktif strategis, dan perempuan prasejahtera mendapat perhatian khusus pada segmen supermikro.