Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meluruskan pemahaman publik tentang insentif Rp1 triliun bagi pemerintah daerah berprestasi. Penjelasan itu disampaikan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Menurutnya, insentif tersebut tidak hanya didasarkan pada penilaian pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bima Arya menjelaskan bahwa insentif ini merupakan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sekaligus upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama daerah yang lemah. Dana insentif bersumber dari Kementerian Keuangan dan ditransfer langsung ke kas daerah. Pemerintah daerah penerima wajib mengusulkan rencana penggunaan anggaran kepada Kementerian Dalam Negeri, dan dana diarahkan untuk pelayanan publik, khususnya kesehatan, pendidikan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, secara transparan.
Indikator penilaiannya luas. Pemerintah daerah dinilai dari penurunan stunting, pengangguran, dan kemiskinan; akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan; implementasi Program Tiga Juta Rumah; pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI; pengendalian inflasi; kemampuan mencari sumber pendanaan alternatif; pertumbuhan ekonomi; serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mulai tahun depan, pelaksanaan MBG ditambahkan sebagai salah satu kriteria, meliputi tata kelola dan transparansi MBG, ketepatan sasaran penerima manfaat seperti peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui, penanganan stunting, serta pembangunan ekosistem ekonomi lokal.
Dari sisi besaran, total insentif yang disiapkan mencapai Rp1 triliun. Dalam apresiasi per kategori penilaian, pemenang pertama memperoleh Rp3 miliar, pemenang kedua Rp2 miliar, dan pemenang ketiga Rp1 miliar. Pada gelombang pertama dan kedua Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, sekitar 270 kabupaten dan kota telah menerima insentif.
Pelurusan ini penting karena pernyataan Menteri Dalam Negeri sebelumnya dinilai kurang utuh dipahami media dan publik, sehingga muncul kesan insentif hanya berkaitan dengan MBG. Padahal, tugas utama Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan seluruh pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik, dan insentif ini dirancang sebagai dorongan agar dana yang diterima benar-benar dirasakan warga melalui layanan yang lebih baik.
Apa poin penting dari berita ini?
- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan insentif Rp1 triliun bagi pemda berprestasi tidak hanya berdasarkan penilaian pelaksanaan MBG.
- Insentif merupakan apresiasi atas kinerja pemda dan upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama daerah yang lemah.
- Dana bersumber dari Kementerian Keuangan, ditransfer langsung ke kas daerah, dan pemda penerima wajib mengusulkan rencana penggunaannya kepada Kemendagri.
- Indikator penilaian meliputi stunting, pengangguran, kemiskinan, layanan kesehatan dan pendidikan, Program Tiga Juta Rumah, lingkungan, inflasi, pendanaan alternatif, pertumbuhan ekonomi, dan SPM; MBG baru menjadi kriteria mulai tahun depan.
- Apresiasi per kategori sebesar Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga; sekitar 270 kabupaten dan kota telah menerima insentif pada dua gelombang pertama 2026.
