Pemerintah Kota Subulussalam meresmikan lahan plasma PT Laot Bangko sekaligus meluncurkan Kampung Reforma Agraria Tahun 2026 di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Peresmian tersebut difasilitasi oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam dan ditandai dengan pemotongan pita sebagai penanda dimulainya pengelolaan lahan oleh warga.

Realisasi kebun plasma ini mencakup penyediaan areal sebanyak 488 persil sertifikat tanah yang diperuntukkan bagi warga di tiga desa, yakni Desa Singgersing, Desa Namo Buaya, dan Desa Batu Napal. Dengan penyerahan tersebut, warga di ketiga desa memperoleh kepastian atas lahan yang mereka kelola, bukan sekadar janji di atas kertas.

Langkah ini mencatatkan sejarah baru dalam dunia perkebunan di Aceh. Pemenuhan kewajiban lahan plasma sebesar 20 persen oleh PT Laot Bangko menjadi yang pertama dan satu-satunya yang berhasil direalisasikan di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Kebun plasma sendiri merupakan bagian dari areal perkebunan perusahaan yang wajib dialokasikan untuk masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, sehingga manfaat usaha perkebunan turut dirasakan warga setempat.

Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, memberikan apresiasi penuh atas komitmen korporasi yang bersedia membagi porsi lahan untuk masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Ia meminta agar tata kelola kebun ini dapat berjalan beriringan dengan pemerintah dan wadah koperasi warga, supaya hasilnya benar-benar sampai ke tangan masyarakat.

“Kami mengapresiasi pihak PT Laot Bangko yang siap menyalurkan 20 persen untuk kebun plasma. Harapannya, perusahaan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak koperasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” kata Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, Kamis, 29 Oktober 2026.

Melalui penyerahan hak kelola dan kepastian legalitas sertifikat tanah ini, sinergi antara Pemerintah Kota Subulussalam, BPN, dan pihak swasta diharapkan dapat memperkuat perekonomian warga sekaligus menciptakan kepastian hukum pertanahan di tingkat tapak. Kepastian hukum atas tanah menjadi modal penting bagi warga untuk mengelola kebun secara berkelanjutan, mengakses pembiayaan, dan merencanakan usaha jangka panjang.

Program Kampung Reforma Agraria sendiri merupakan bagian dari upaya penataan akses dan kepemilikan tanah bagi masyarakat. Ketika warga memegang sertifikat atas lahan yang mereka garap, posisi mereka menjadi lebih kuat, baik dalam mengelola hasil kebun maupun dalam berhubungan dengan pihak perusahaan dan pemerintah. Karena itu, peresmian di Singgersing ini tidak hanya soal seremonial pemotongan pita, melainkan soal perubahan status hukum atas ratusan bidang tanah warga.

Ke depan, tantangan terbesarnya adalah memastikan kebun plasma tersebut dikelola secara produktif dan transparan. Koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan koperasi warga akan menentukan apakah 488 persil tersebut benar-benar berubah menjadi sumber penghasilan yang stabil bagi keluarga-keluarga di Singgersing, Namo Buaya, dan Batu Napal, atau hanya berhenti sebagai capaian administratif.

Apa poin penting dari berita ini?

• Pemerintah Kota Subulussalam meresmikan lahan plasma PT Laot Bangko dan meluncurkan Kampung Reforma Agraria Tahun 2026 di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat.
• Peresmian difasilitasi Kantor Pertanahan BPN Kota Subulussalam dan ditandai dengan pemotongan pita.
• Realisasi ini mencakup 488 persil sertifikat tanah bagi warga Desa Singgersing, Desa Namo Buaya, dan Desa Batu Napal.
• Pemenuhan kewajiban lahan plasma sebesar 20 persen oleh PT Laot Bangko menjadi yang pertama dan satu-satunya yang terealisasi di Provinsi Aceh.
• Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin mengapresiasi komitmen perusahaan dan meminta pengelolaan kebun dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan koperasi agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.