Perekonomian nasional kembali menghadapi dinamika eksternal yang menuntut kecermatan pengelola fiskal. Seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis YARSI University yang juga Direktur Riset GREAT Institute menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif dan pragmatis menghadapi tekanan ekonomi global yang masih membayangi.

Pandangan itu disampaikan dalam sebuah tulisan opini yang diterbitkan pada Minggu, 1 November 2026. Penulisnya menyoroti kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia sebagai dua tekanan yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila tidak dikelola dengan hati-hati.

Menurut penulis tersebut, perubahan pasar global yang bergerak melampaui asumsi makroekonomi yang dipakai dalam penyusunan anggaran berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati, bahkan melewati, batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Batas tersebut selama ini menjadi jangkar disiplin fiskal Indonesia, sehingga setiap pergerakan yang mendekatinya patut diwaspadai.

Mengapa pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak begitu berpengaruh? Ketika rupiah melemah, beban belanja negara yang terkait valuta asing ikut membesar, termasuk subsidi dan kompensasi energi serta pembayaran kewajiban luar negeri. Pada saat yang sama, kenaikan harga minyak mentah menambah biaya impor energi dan menekan ruang belanja pemerintah.

Di sisi lain, tekanan itu tidak sepenuhnya satu arah. Pelemahan kurs juga berpotensi menambah penerimaan negara dari sektor migas, penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam, bea keluar, serta penerimaan korporasi berbasis komoditas yang nilainya ikut naik dalam rupiah. Besar kecilnya tekanan fiskal pada akhirnya bergantung pada keseimbangan antara kenaikan belanja dan tambahan penerimaan tersebut.

Karena itu, penulis opini itu menekankan fleksibilitas APBN. Fleksibilitas yang dimaksud bukan berarti belanja tanpa kendali, melainkan kemampuan menggeser prioritas belanja secara cepat: melindungi belanja wajib dan program yang berdampak besar bagi masyarakat, sambil menunda belanja yang urgensinya lebih rendah. Prioritas belanja dan pengendalian yang jelas menjadi syarat agar fleksibilitas itu benar-benar meredam tekanan, bukan justru menambahnya.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang disampaikan pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan APBN tetap diarahkan sebagai penyangga gejolak sekaligus penggerak investasi, konsumsi masyarakat, dan aktivitas dunia usaha. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, dengan rancangan APBN 2027 yang mematok pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun, sehingga defisit direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap PDB atau masih di bawah batas 3 persen.

Hingga September 2026, kinerja APBN tercatat masih menunjukkan defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB, dari pendapatan negara Rp2.341,5 triliun dan belanja negara Rp2.660,5 triliun. Angka itu memberi gambaran bahwa ruang penyangga fiskal masih tersedia, tetapi risiko akan meningkat apabila depresiasi rupiah berlangsung hingga akhir tahun dan terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak serta imbal hasil surat berharga negara yang tinggi.

Pesan utama dari pandangan pakar tersebut adalah kewaspadaan tanpa kepanikan. Pemerintah diminta tetap optimistis secara realistis: mencermati risiko global, menjaga disiplin anggaran, memperketat penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran, serta mengoptimalkan penerimaan migas dan komoditas sebagai penyangga. Dengan begitu, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen yang adaptif di tengah gejolak, bukan sumber kerentanan baru.

Apa poin penting dari berita ini?

• Seorang Guru Besar FEB YARSI University sekaligus Direktur Riset GREAT Institute menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif menghadapi tekanan ekonomi global.
• Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak mentah disebut dapat menekan APBN apabila tidak dikelola dengan hati-hati.
• Perubahan pasar global yang melampaui asumsi makroekonomi berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati atau melewati batas 3 persen terhadap PDB.
• Penulis opini itu menekankan fleksibilitas APBN yang disertai prioritas belanja dan pengendalian yang jelas.
• Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, dengan defisit APBN direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.