Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Danang Wicaksana Sulistya menyatakan akan mengawal relokasi 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Komitmen itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 31 Oktober 2026, setelah ia menerima aspirasi warga mengenai relokasi tersebut saat masa reses.

Danang mengatakan persoalan relokasi warga akan disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait. Ia juga mendorong program pembangunan dan kemudahan akses bantuan, termasuk bantuan perumahan bagi warga terdampak, agar kepastian tempat tinggal mereka segera terjawab.

Pembangunan Bendungan Karangnongko merupakan Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan pembebasan 1.037 bidang tanah di lima desa di Kabupaten Blora. Rinciannya meliputi Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang. Desa Ngrawoh dan Nginggil menjadi perhatian karena termasuk wilayah dengan jumlah bidang tanah terdampak cukup besar.

Dari cakupan tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan harus direlokasi. Bagi warga terdampak, kepastian mengenai lokasi tempat tinggal baru menjadi hal penting, karena mereka harus meninggalkan permukiman yang menjadi lokasi bendung dan menata kembali kehidupan setelah relokasi.

Pemerintah Kabupaten Blora sendiri menjajaki skema transmigrasi lokal bagi warga terdampak. Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan hal itu saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penanganan warga dan persyaratan administrasi pembangunan bendung di wilayah Blora.

Salah satu persyaratan yang dibahas adalah persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk area genangan bendung, bukan lokasi konstruksi bangunan utama. Menurut Arief, pengajuan pelepasan kawasan hutan di area genangan telah sampai kepada Menteri Kehutanan dan kini tinggal menunggu persetujuan, sementara tahapan lainnya sudah selesai.

Pemkab Blora mendorong agar percepatan pembangunan berjalan beriringan dengan penyelesaian persyaratan administrasi dan koordinasi lintas kementerian untuk menangani masyarakat terdampak. Dengan pengawalan dari DPR, warga berharap penyelesaian tahapan pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya menyiapkan kepastian tempat tinggal bagi keluarga yang terdampak Bendungan Karangnongko.

Skema transmigrasi lokal sendiri masih sebatas opsi yang perlu dikaji dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian terkait. Belum ada kepastian mengenai skema maupun lokasi relokasi warga, sehingga pembahasan lanjutan diperlukan untuk menjajaki lokasi penempatan dan mekanisme pelaksanaan yang sesuai, termasuk keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah pindah dari permukiman asal mereka.

Apa poin penting dari berita ini?

• Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya akan mengawal relokasi 535 KK terdampak Bendungan Karangnongko di Blora.
• Komitmen itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 31 Oktober 2026, setelah menerima aspirasi warga saat reses.
• Persoalan relokasi akan disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait.
• Pembangunan bendung membutuhkan pembebasan 1.037 bidang tanah di lima desa di Kabupaten Blora.
• Desa Ngrawoh dan Nginggil menjadi perhatian karena termasuk wilayah dengan bidang tanah terdampak cukup besar.
• Pemkab Blora menjajaki skema transmigrasi lokal bagi warga terdampak.
• Persetujuan pelepasan kawasan hutan di area genangan telah sampai kepada Menteri Kehutanan dan tinggal menunggu persetujuan.