Sebuah klaim yang beredar di media sosial menyebut BPJS akan dihapus dan diganti klinik Kopdes pada akhir Oktober 2026. Klaim itu dibagikan oleh sebuah akun X pada 25 Oktober 2026 dan ikut disebarkan oleh sejumlah akun Threads pada 26 Oktober 2026. Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri klaim tersebut dan menyimpulkan bahwa klaim itu merupakan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. Penting ditegaskan sejak awal: yang beredar itu baru klaim, bukan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dalam narasi yang beredar, unggahan tersebut mengeklaim bahwa BPJS rencananya dihapus dan dananya dialihkan ke program MBG-KDMP, lalu digantikan klinik kesehatan di KDMP yang tersebar di seluruh Indonesia dengan iming-iming pemerataan. Hingga Jumat, 30 Oktober 2026, unggahan akun X tersebut telah menuai lebih dari 10.000 kali dibagikan ulang, hampir 40.000 tanda suka, dan sekitar 400 komentar. Angka sebaran itu menunjukkan betapa cepat sebuah klaim yang menyangkut layanan kesehatan bisa meluas sebelum sempat diperiksa kebenarannya.

Cara pemeriksa fakta menguji klaim ini adalah dengan mencari sumber pemberitaan yang valid memakai kata kunci tentang pengalihan BPJS ke klinik Kopdes. Penelusuran itu mengarah pada pemberitaan yang tayang pada 28 Oktober 2026, yang mengutip Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah. Ia membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar, bahwa Program JKN tetap berjalan, dan pihaknya fokus meningkatkan pelayanan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, turut menanggapi wacana pengalihan BPJS Kesehatan ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan menilainya tidak masuk akal karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Dari sisi konstitusional, ia menjelaskan bahwa wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang terkait BPJS, serta Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karena Undang-Undang SJSN telah mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, ia pun meragukan kemampuan koperasi desa untuk menjalankan program jaminan kesehatan sebesar itu.

Bantahan juga datang dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, dalam pemberitaan pada 26 Oktober 2026 membantah klaim tersebut dan meminta masyarakat tidak menanggapi isu yang beredar itu. Dengan demikian, tidak ada pernyataan resmi dari pihak berwenang yang mendukung klaim penghapusan BPJS, sementara pihak yang namanya dicatut justru menyatakan sebaliknya.

Klaim seperti ini mudah menyebar karena menyangkut layanan kesehatan yang digunakan banyak masyarakat dan dikemas seolah-olah sebagai kebijakan resmi yang sudah diputuskan. Padahal, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan tidak ada keputusan penghapusan, Program JKN tetap berjalan, dan narasi yang beredar tidak didukung bukti yang kredibel. Sebelum membagikan ulang kabar serupa, ada baiknya memeriksa kanal resmi penyelenggara layanan dan pemberitaan yang terpercaya, agar klaim yang belum terbukti tidak ikut meluas sebagai seolah-olah fakta.

Apa poin penting dari berita ini?

• Klaim yang beredar menyebut BPJS akan dihapus dan diganti klinik Kopdes pada akhir Oktober 2026.
• Unggahan di X tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 10.000 kali hingga 30 Oktober 2026.
• Kepala Humas BPJS Kesehatan membantah klaim itu dan menegaskan Program JKN tetap berjalan.
• BPJS Watch menilai wacana pengalihan itu tidak masuk akal dan berpotensi bertentangan dengan sejumlah peraturan.
• Pemeriksa fakta menyimpulkan klaim tersebut sebagai hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.