Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah tidak lagi terjadi di enam provinsi prioritas pada Jumat, 30 Oktober 2026. Enam provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Namun, lima wilayah masih terdampak dengan total lahan masih terbakar 1.410 hektare, paling luas di Papua Selatan 502 hektare.

Kabar padamnya api di enam provinsi prioritas menjadi kabar baik di tengah musim rawan kebakaran. Enam provinsi yang selama ini masuk daftar prioritas penanganan biasanya menjadi titik perhatian karena luas lahan gambut, aktivitas pembukaan lahan, dan kondisi cuaca kering yang membuat api mudah menjalar dan sulit dipadamkan.

Padamnya karhutla di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan hasil dari kerja berlapis: pemantauan titik panas dari udara, patroli darat, pengerahan personel pemadam, hingga pembasahan lahan gambut yang menjadi kunci agar api tidak menyala kembali dari bara di bawah permukaan.

Lima wilayah yang masih terdampak adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan. Data yang disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut Sulawesi Tengah sekitar 295 hektare masih terbakar. Selama titik api masih menyala, risiko kabut asap yang mengganggu pernapasan, menutup jarak pandang, dan melumpuhkan aktivitas warga tetap mengintai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.

Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Asap yang melintasi batas provinsi, bahkan batas negara, dapat mengganggu penerbangan, menutup sekolah, dan menekan perekonomian lokal. Karena itu, keberhasilan memadamkan api di satu wilayah tidak boleh membuat kewaspadaan menurun di wilayah lain yang masih terbakar.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya memadamkan api yang sudah menyala, tetapi mencegahnya muncul kembali. Pengawasan lahan secara konsisten, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, serta pengelolaan air di lahan gambut menjadi pekerjaan jangka panjang yang menentukan apakah capaian enam provinsi padam ini bisa dipertahankan pada musim kemarau berikutnya.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Laporan dini dari warga tentang kemunculan asap atau titik api sering kali menjadi penentu kecepatan respons petugas, sebab kebakaran yang ditangani pada jam-jam pertama jauh lebih mudah dikendalikan dibanding api yang sudah meluas berhari-hari.

Dengan enam provinsi prioritas kini dinyatakan padam dan lima wilayah masih berjuang melawan api, peta karhutla Indonesia pada akhir Oktober 2026 ini menggambarkan dua sisi sekaligus: kemajuan yang patut diapresiasi, dan pekerjaan yang belum selesai di lima wilayah yang masih terbakar.

Apa poin penting dari berita ini?

• BNPB mencatat karhutla sudah tidak lagi terjadi di enam provinsi prioritas pada Jumat, 30 Oktober 2026.
• Lima wilayah masih terdampak — Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan — dengan total lahan masih terbakar 1.410 hektare.
• Padamnya api di enam provinsi menunjukkan hasil pemantauan titik panas, patroli darat, pengerahan personel, dan pembasahan lahan gambut.
• Pencegahan jangka panjang, seperti pengawasan lahan, penegakan hukum, dan pengelolaan air gambut, menentukan apakah capaian ini bertahan.