BANDA ACEH — Program bantuan kelapa genjah di Aceh yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah kini menjadi sorotan. Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan bahwa ketersediaan bibit menjadi persoalan yang bisa menghambat program tersebut, sehingga Kementerian Pertanian diminta segera memastikan kesiapan pasokan sebelum penyaluran berjalan lebih jauh.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyampaikan peringatan itu di Banda Aceh pada Jumat, 30 Oktober 2026. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari anggaran yang terserap atau pengadaan yang selesai di atas kertas. Ukuran yang sesungguhnya adalah petani menerima bibit yang bermutu, dalam jumlah yang dibutuhkan, dan tepat waktu.

Dari rekap paket yang menjadi perhatian TTI, terdapat lima paket pengadaan dan produksi benih kelapa genjah dengan total pagu Rp26.654.760.000. Rinciannya meliputi produksi benih kelapa genjah tahap II senilai Rp13.487.760.000, serta benih siap tanam untuk Aceh Tamiang seluas 330 hektare senilai Rp6.897.000.000. Tiga paket benih siap tanam lainnya masing-masing seluas 100 hektare dan bernilai Rp2.090.000.000, yakni untuk Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.

Keempat paket benih siap tanam itu totalnya mencakup 630 hektare dengan nilai Rp13.167.000.000. Rekap yang sama juga mencantumkan produksi benih kelapa tahap III senilai Rp16.542.680.000, sehingga total enam paket kelapa yang dicantumkan mencapai Rp43.197.440.000. Perbedaan penyebutan lima dan enam paket ini disajikan apa adanya sesuai rekap yang dikutip dalam pemberitaan, tanpa dijumlahkan ulang di luar angka yang tercantum.

Mengapa persoalan bibit begitu menentukan? Karena benih adalah awal dari seluruh rantai program. Jika kebutuhan bibit ternyata lebih besar daripada stok yang tersedia, penanaman bisa tertunda, luas tanam tidak tercapai, atau petani justru menerima benih yang tidak sesuai. Karena itu TTI meminta Kementerian Pertanian memeriksa sejak awal kesiapan pasokan, kapasitas produksi penangkar, mutu benih, dan jadwal distribusi.

TTI juga meminta data dibuka secara transparan. Data yang dimaksud meliputi kebutuhan benih, stok yang tersedia, sumber pasokan, status sertifikasi, dan perkembangan setiap paket. Keterbukaan semacam ini penting agar publik dan petani bisa menilai apakah program berjalan sesuai rencana atau sekadar berjalan di atas dokumen.

Apabila kebutuhan melebihi stok, TTI mengusulkan langkah antisipasi yang tetap sesuai aturan, yakni menyiapkan sumber benih pengganti yang memenuhi ketentuan serta mengevaluasi pelaksana yang terlibat. Kecepatan distribusi pun diminta tidak mengorbankan kesesuaian varietas, sertifikasi, dan kebugaran bibit. Pengawasan pengadaan dan penyaluran perlu diperketat, sementara pembayaran dan serah terima harus didasarkan pada benih yang benar-benar tersedia, sudah diperiksa, dan sesuai kontrak.

Bagi petani Aceh, program kelapa genjah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan ekonomi keluarga. Harapan itu hanya bisa terwujud bila benih yang sampai ke tangan petani memang layak tanam dan sesuai dengan lahan mereka. Jika persoalan pasokan dibiarkan, program yang dirancang untuk mengangkat ekonomi petani justru berisiko tersendat pada tahap paling awal.

Karena itu, desakan TTI kali ini bukan sekadar soal administrasi anggaran. Ini soal memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berubah menjadi tanaman yang tumbuh, bukan sekadar paket pengadaan yang selesai di atas kertas sementara petani menunggu bibit yang tak kunjung datang.

Apa poin penting dari berita ini?

• TTI memperingatkan program bantuan kelapa genjah di Aceh terancam terkendala ketersediaan bibit.
• Lima paket pengadaan dan produksi benih yang disorot bernilai total Rp26.654.760.000, dengan rekap yang sama juga mencantumkan paket tahap III sehingga total enam paket mencapai Rp43.197.440.000.
• Benih siap tanam mencakup 630 hektare di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.
• TTI meminta Kementerian Pertanian memeriksa kesiapan pasokan, kapasitas penangkar, mutu benih, dan jadwal distribusi sejak awal.
• Data kebutuhan, stok, sumber pasokan, sertifikasi, dan perkembangan paket diminta dibuka secara transparan.
• Keberhasilan program diukur dari petani yang menerima benih bermutu, dalam jumlah cukup, dan tepat waktu.