Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memberikan penghargaan kepada sembilan Desa Berkinerja Baik (DBB) tahun 2026 atas upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan diserahkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) di The Mirah Hotel, Bogor, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Sembilan desa penerima penghargaan itu berasal dari tiga regional. Regional Barat diwakili Desa Tirtohargo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Desa Kesambi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah; dan Desa Sodong di Kabupaten Tangerang, Banten. Regional Tengah diwakili Desa Kahala di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Desa Sakra Selatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; dan Desa Barimbun di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Regional Timur diwakili Desa Baobolak di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur; Desa Melin Megikar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan; dan Desa Malamoja di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kesembilan desa tersebut dinilai memiliki komitmen tinggi, konvergensi program yang kuat, dan kecepatan penurunan angka stunting yang bisa dijadikan contoh bagi desa lain.
Dalam arahannya, Yandri menyoroti angka stunting di Indonesia yang menurut keterangannya masih mendekati 20 persen. Ia menilai persoalan tersebut harus terus ditangani karena berkaitan langsung dengan kecukupan gizi, pertumbuhan anak, dan kualitas generasi mendatang. Kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga anak lahir, kata dia, dapat memengaruhi pertumbuhan fisik sekaligus perkembangan kemampuan anak.
“Sebab, ibu hamil akan melahirkan generasi baru. Jika generasi tersebut kekurangan gizi, pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia, kemudian kemampuan IQ dan aspek lainnya tidak memenuhi kebutuhan untuk menjadi generasi muda atau pemimpin bangsa, hal itu akan menjadi persoalan serius,” ujar Yandri.
Yandri menegaskan penanganan stunting tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja. Penanganan harus menyasar individu yang membutuhkan intervensi gizi, sekaligus membangun sistem ekonomi desa secara sistematis agar keluarga memiliki daya dukung yang lebih baik. “Stunting itu kita selesaikan dengan segala arah. Secara langsung ke individunya, tapi secara global atau secara keseluruhan sistem ekonomi di desa kita bangun secara sistematis,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendes PDT memperbolehkan dana desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Kebijakan ini dimaksudkan agar pencegahan stunting dimulai sejak dini, bukan menunggu anak menunjukkan tanda gangguan pertumbuhan. Presiden Prabowo Subianto, menurut Yandri, juga menekankan keterlibatan kementerian dan lembaga dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi desa lain untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Melalui penguatan peran pemerintah desa, pemanfaatan sumber daya lokal, serta kolaborasi lintas sektor, upaya menurunkan angka stunting diharapkan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pembangunan desa pun tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan gizi, dan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Apa poin penting dari berita ini?
- Kemendes PDT memberikan penghargaan kepada sembilan Desa Berkinerja Baik tahun 2026 atas upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
- Penghargaan diserahkan Menteri Yandri Susanto dalam Rakornas P3S di The Mirah Hotel, Bogor, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
- Angka stunting di Indonesia menurut Yandri masih mendekati 20 persen dan berkaitan dengan kecukupan gizi serta kualitas generasi mendatang.
- Dana desa diperbolehkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan bayi yang baru lahir sebagai bagian dari pencegahan.
- Kesembilan desa penerima berasal dari tiga regional dan diharapkan menjadi teladan bagi desa lain di seluruh Indonesia.
