Pengamat kebijakan publik Universitas Syiah Kuala, Nasrul Zaman, menyambut membaiknya ketersediaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Aceh, terutama di jalur barat–selatan, sebagai perkembangan positif di tengah persoalan distribusi yang sudah lama terjadi. Ia menilai perbaikan pasokan itu sebagai catatan positif bagi Kapolda Aceh yang baru sekitar sebulan menjabat, dan berharap menjadi awal distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi yang lebih baik di Aceh.

Menurut Nasrul, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari pernyataan atau seremonial, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan persoalan sehari-hari masyarakat, seperti tidak lagi khawatir kehabisan solar di tengah perjalanan. Perbaikan yang dirasakan langsung oleh warga itulah yang menjadi tolok ukur nyata.

Namun demikian, Nasrul mengingatkan bahwa perbaikan tersebut harus dijaga keberlanjutannya. Pengawasan distribusi, ketepatan sasaran penerima subsidi, dan keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat menjadi syarat agar pasokan tetap stabil. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi mafia BBM untuk memainkan distribusi, menimbun pasokan, atau menyalahgunakan subsidi.

Setiap dugaan pelanggaran, kata Nasrul, harus ditindaklanjuti secara tegas dan profesional melalui proses hukum berbasis bukti, tanpa pandang bulu. Pengawasan publik perlu mengiringi apresiasi, agar perubahan yang terjadi tidak berhenti sebagai perbaikan sesaat, melainkan menjadi tata kelola distribusi yang bertahan lama.

Perbaikan distribusi solar bersubsidi di Aceh menjadi penting karena BBM bersubsidi menyangkut hajat hidup banyak warga, dari nelayan hingga pelaku usaha kecil. Ketika distribusi berjalan tepat sasaran dan diawasi, subsidi negara benar-benar sampai kepada yang berhak, dan kepercayaan publik terhadap penegakan aturan ikut menguat.

Sumber: AJNN. Baca berita aslinya di: Nasrul Zaman Soroti Perubahan Distribusi Solar Subsidi di Aceh.