Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meminta aparat kepolisian menangani perkara penggeledahan sejumlah pesantren di Sukoharjo secara transparan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Minggu, 1 November 2026, menyusul sorotan publik terhadap operasi penggeledahan yang menyasar lingkungan pesantren di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kasus ini bermula dari perkara pembakaran sebuah warung makan di kawasan tersebut, yang kemudian berkembang menjadi operasi penegakan hukum yang menyasar sejumlah pesantren. Perkembangan inilah yang memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pesantren, mengenai dasar dan prosedur dari tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat.
Gus Kikin juga mengimbau masyarakat Sukoharjo agar tidak terpancing provokasi di tengah memanasnya situasi. Imbauan ini penting karena perkara yang menyentuh lembaga keagamaan sangat mudah berkembang menjadi ketegangan sosial bila informasi yang beredar tidak jelas atau dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketenangan masyarakat menjadi prasyarat agar proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan yang tidak perlu.
Permintaan transparansi dalam penanganan perkara ini menyangkut prinsip dasar penegakan hukum. Aparat yang bekerja secara terbuka mengenai apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan berdasarkan aturan apa, akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik. Sebaliknya, ketertutupan justru membuka ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan, terutama ketika operasi menyasar lembaga yang memiliki posisi sosial penting seperti pesantren.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran, tanpa memandang latar belakang lembaga. Tantangannya adalah memastikan bahwa penegakan itu dilakukan sesuai prosedur, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah pengawasan internal dan eksternal, termasuk dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, memegang peran penting.
Perkara ini juga menunjukkan betapa sensitifnya penegakan hukum di lingkungan pendidikan keagamaan. Pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga pusat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat sekitarnya. Karena itu, setiap tindakan aparat di lingkungan pesantren akan selalu mendapat perhatian luas, dan standar kehati-hatian yang dituntut dari aparat pun menjadi lebih tinggi.
Pada akhirnya, penyelesaian perkara Sukoharjo ini akan dinilai dari dua hal sekaligus: apakah proses hukumnya berjalan tuntas, dan apakah proses itu dijalankan secara transparan sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan jalan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri.
Apa poin penting dari berita ini?
- Ketua Umum PBNU Gus Kikin meminta aparat transparan menangani kasus penggeledahan pesantren di Sukoharjo.
- Perkara ini berkaitan dengan kasus pembakaran warung makan yang berkembang menjadi operasi penggeledahan pesantren.
- Gus Kikin mengimbau masyarakat Sukoharjo tidak terpancing provokasi di tengah sorotan terhadap kasus ini.
- Transparansi penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama saat operasi menyasar lembaga keagamaan.
- Penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
