Wednesday, 18 November 2026
Hukum

RUU Perampasan Aset Siap ke Paripurna

Rapat kerja Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset di Jakarta

RUU Perampasan Aset selangkah lagi menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (18/11/2026) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat pertama sudah tuntas dan dapat dilanjutkan ke tahap pengesahan.

RUU Perampasan Aset merupakan salah satu rancangan undang-undang yang paling lama ditunggu dalam agenda pemberantasan korupsi. Aturan ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

RUU Perampasan Aset Tuntas Setelah 87 Kali Dengar Aspirasi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya membeberkan 10 poin penting dalam RUU Perampasan Aset yang telah rampung dibahas. Salah satu poin yang ditegaskan adalah RUU ini tidak berlaku surut, sehingga hanya berlaku untuk tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang disahkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses yang panjang. Menurutnya, DPR telah mendengar aspirasi masyarakat sebanyak 87 kali sebelum akhirnya menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke paripurna.

Proses pembahasan yang panjang itu mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap aturan perampasan aset. Berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat sipil, menyampaikan pandangan mereka selama pembahasan berlangsung.

Dengan kesepakatan di Komisi III ini, RUU Perampasan Aset tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna DPR. Jika disahkan, Indonesia akan memiliki payung hukum baru yang memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi.

Pemerintah dan DPR berharap aturan baru ini dapat mempercepat pengembalian kerugian negara dari hasil kejahatan. Selain itu, aturan ini juga diharapkan memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana yang selama ini menikmati hasil kejahatannya.

Baca juga: Bareskrim Geledah Rumah Cipete Terkait Makar

Baca juga: Bareskrim Geledah Rumah Cipete Terkait Makar

Apa poin penting dari berita ini?

  • RUU Perampasan Aset disepakati pemerintah dan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
  • Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Komisi III pada Rabu (18/11/2026) yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.
  • RUU ini tidak berlaku surut dan hanya berlaku untuk tindak pidana setelah disahkan.
  • Pembahasan RUU telah melalui 87 kali dengar aspirasi masyarakat.
  • Jika disahkan, aturan ini memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *