Penyadapan presiden harus diusut sampai tuntas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Pengusutan itu termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi Kepolisian. Yusril menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yusril, perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain. Hal itu berlaku sepanjang ditemukan bukti yang mendukung, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan.
Penyadapan Presiden Diduga Libatkan Aktor Politik
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.
Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP, Yusril menyampaikan penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.
Yusril tidak menepis kemungkinan ada aktor politik yang terlibat dalam dugaan penyadapan presiden tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebelum disimpulkan.
Dugaan penyadapan terhadap presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan negara dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, pengusutan yang menyeluruh dinilai penting agar publik mendapatkan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab.
Baca juga: Gugatan MK Minta Usia Capres 19 Tahun
Baca juga: Calon Wapres Pengganti Gibran, Gerindra Bicara
Apa poin penting dari berita ini?
- Yusril Ihza Mahendra mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.
- Pengusutan mencakup kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi Kepolisian.
- Temuan terbaru mengarah pada dugaan upaya untuk melumpuhkan pemerintahan.
- Penyidik diminta menelusuri tujuan penggunaan perangkat penyadapan dan pihak di baliknya.
- Yusril menegaskan dugaan aktor politik harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.



Calon Wapres Pengganti Gibran, Gerindra Bicara – Aceh Sahoe!
November 18, 2026[…] Baca juga: Penyadapan Presiden Libatkan Aktor Politik […]