Sidang etik EHS digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa, 17 November 2026. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) itu digelar terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait kasus penyadapan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hal itu di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa. Ia mengatakan sidang telah berlangsung pada pukul 09.00 WIB.
Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS, katanya.
Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari sejumlah perwira tinggi Polri.
Sidang Etik EHS dan Dugaan Pelanggaran yang Diperiksa
Trunoyudo mengatakan, dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam sidang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan melakukan akses ilegal. Ia memastikan sidang etik akan dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Ia juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal Polri. Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, katanya. Sidang etik terhadap perwira Polri sebelumnya yang juga menjadi perhatian adalah sidang etik Eko Hadi yang digelar tertutup.
Baca juga: Dugaan Makar Penyadapan Naik Penyidikan
Apa poin penting dari berita ini?
- Sidang etik EHS digelar Divpropam Polri pada Selasa, 17 November 2026, terkait kasus penyadapan.
- Sidang Komisi Kode Etik Polri berlangsung sejak pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divpropam Polri.
- Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua.
- Dugaan pelanggaran yang diperiksa meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal.
- Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dan menjunjung prinsip equality before the law.

