Sidang etik Eko Hadi digelar tertutup di Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) itu menyidangkan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang digelar di ruang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Propam Polri sejak pukul 09.00 WIB. “Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sidang KKEP tersebut digelar secara tertutup. Awak media yang berjaga juga tidak melihat Irjen Eko Hadi memasuki Gedung Propam sebelum menjalani sidang, sehingga jalannya sidang tidak dapat diliput langsung oleh wartawan.
Sidang KKEP akan dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Sidang Etik Eko Hadi dan Dugaan Pelanggaran
Sidang etik Eko Hadi menyidangkan dugaan pelanggaran yang meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Dugaan itu dilakukan dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Jabatan itu memberinya akses terhadap sistem pemantauan di lingkungan Bareskrim, yang diduga kemudian disalahgunakan.
Kasus ini menjadi sorotan karena korban dugaan penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto, sehingga penanganannya diawasi ketat oleh publik. Polri menegaskan tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sidang kode etik merupakan mekanisme internal Polri untuk menilai apakah seorang anggota melanggar kode etik profesi, terpisah dari proses pidana bila ada. Putusan sidang KKEP nantinya akan menentukan sanksi etik yang dijatuhkan kepada terduga pelanggar.
Baca juga: Bareskrim Geledah Megaspeed, Cip Nvidia Nihil
Apa poin penting dari berita ini?
- Sidang etik Eko Hadi digelar tertutup di Gedung Propam Polri sejak pukul 09.00 WIB.
- Eko Hadi diduga terlibat penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo dengan tiga anggota majelis KKEP.
- Dugaan pelanggaran meliputi penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal di Bagmon Robinopsnal.
- Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang.


