Pemerintah Indonesia bersama organisasi pengusaha, organisasi pekerja, dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) meluncurkan Program Pekerjaan Layak Nasional atau Decent Work Country Programme (DWCP) Indonesia 2026–2030 di Jakarta. Program ini menjadi kerangka bersama untuk mewujudkan transformasi ekonomi menjadi pekerjaan yang layak dan kesejahteraan yang merata.

DWCP 2026–2030 merupakan kelanjutan dari periode 2020–2025. Program baru ini hadir untuk merespons pesatnya perubahan dunia kerja, dengan fokus utama pada tantangan digitalisasi, kecerdasan buatan, transisi iklim dan energi, serta dinamika rantai pasok global. Perubahan-perubahan tersebut mengubah jenis pekerjaan yang tersedia, keterampilan yang dibutuhkan, dan bentuk hubungan kerja itu sendiri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa agenda ketenagakerjaan tidak hanya soal memperbanyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Upaya itu memerlukan keterpaduan antara pengembangan kompetensi, produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan pekerja. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja berkomitmen menerjemahkan agenda tersebut menjadi hasil yang nyata dan terukur.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai program ini sebagai wujud komitmen bersama. Komitmen itu penting karena pekerjaan layak tidak lahir dari satu pihak saja: pemerintah menyiapkan regulasi dan program, pengusaha membuka lapangan kerja yang produktif, pekerja meningkatkan kompetensi, dan ILO mendampingi dengan standar serta praktik baik internasional.

Mengapa program ini relevan sekarang? Digitalisasi dan kecerdasan buatan mengubah banyak pekerjaan, dari manufaktur hingga jasa. Transisi energi dan iklim menuntut keterampilan baru di sektor hijau. Rantai pasok global yang berubah menuntut daya saing yang bertumpu pada produktivitas, bukan pada upah murah semata. Tanpa kerangka bersama, perubahan itu berisiko memperlebar kesenjangan antara pekerja yang siap dan yang tertinggal.

DWCP 2026–2030 juga memberi pesan bagi pencari kerja dan pekerja muda: kompetensi menjadi kunci. Pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, perlindungan kerja yang memadai, dan kesempatan yang setara akan menentukan siapa yang bisa naik kelas di tengah perubahan. Program ini diharapkan menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, sehingga kemajuan ekonomi benar-benar dirasakan di tingkat rumah tangga.

Konsep pekerjaan layak mencakup lebih dari sekadar upah: ia meliputi keamanan kerja, perlindungan sosial, kesempatan pengembangan diri, serta dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Program DWCP menjadi wadah untuk mengukur kemajuan di bidang-bidang tersebut secara berkala, sehingga keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga dari kualitas pekerjaan itu sendiri.

Apa poin penting dari berita ini?

• Pemerintah, pengusaha, pekerja, dan ILO meluncurkan Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) Indonesia 2026–2030.
• Program ini merupakan kelanjutan periode 2020–2025 dan merespons perubahan dunia kerja.
• Fokus utamanya mencakup digitalisasi, kecerdasan buatan, transisi iklim dan energi, serta dinamika rantai pasok global.
• Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan agenda ketenagakerjaan harus meningkatkan kualitas pekerjaan, bukan hanya jumlahnya.
• Upaya itu memerlukan keterpaduan pengembangan kompetensi, produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan pekerja.