Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membangun kepemimpinan intelektual yang merujuk pemikiran Bung Karno dan berorientasi pada perubahan struktural sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan guna mempercepat jalan kemakmuran dan keadilan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber penutup Lokakarya Kaderisasi Nasional GMNI di Lampung Selatan, Sabtu.

Forum yang berlangsung sejak 26 Oktober itu diikuti perwakilan cabang dari Aceh hingga Papua. Hasto, yang juga dosen Universitas Bung Karno, menempatkan kepemimpinan intelektual lahir dari dialektika peradaban dunia, best practices para pemimpin revolusioner, dan cita-cita masa depan berdasarkan problem struktural yang dihadapi rakyat Indonesia.

“Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial,” kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Marhaenisme, pemikiran yang digagas Bung Karno, menempatkan keberpihakan pada rakyat kecil sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar jargon perjuangan.

Perjuangan ideologis GMNI tersebut, lanjut Hasto, memerlukan kepemimpinan strategik. “Selain pertajam pemahaman terhadap ideologi, kepemimpinan strategis, manajemen organisasi, kultur organisasi, dan memastikan fungsi-fungsi organisasi harus menjadi fokus kaderisasi GMNI,” ujarnya. Dengan kata lain, kaderisasi tidak cukup berhenti pada penguasaan teori, tetapi harus diwujudkan dalam organisasi yang berfungsi dan berdisiplin.

Pada kesempatan tersebut, Hasto juga memberi kritik terkait dengan kultur patron-client yang masih sering terjadi di tubuh GMNI. “Strategic leadership, ideologi, dan pelembagaan partai menempatkan berjalannya fungsi-fungsi organisasi dan membangun kultur partai yang egaliter. Terlebih dengan Marhaenisme yang menekankan pentingnya keberpihakan pada rakyat tertindas, kesetaraan dan anti feodalisme. Patron client bagian dari feodalisme yang harus dikikis habis dari kultur GMNI,” kata Hasto.

Karena itulah setiap kader GMNI harus mempelajari teori kritis. Di kampus tempatnya mengajar, Hasto mengaku membekali mahasiswa dengan teori-teori kritis yang membongkar relasi kuasa di balik setiap kebijakan. “Teori kritis itu penuh dengan gugatan. Teori kritis itu selalu mencari apa relasi dengan kekuasaan. Teori kritis itu selalu berbicara di balik kebijakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan,” tuturnya.

Hasto menilai GMNI sudah waktunya melengkapi diri dengan khazanah teori sosial yang mapan. “GMNI sudah saatnya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran kritis tentang diskursus. Misalnya Anda bisa pelajari teori dari Pierre Bourdieu, Anda bisa belajar teori tentang power dari Hannah Arendt,” kata Hasto. Ia juga menekankan pentingnya geopolitik Bung Karno yang berangkat dari realitas bahwa geografi bersifat permanen, sementara aktor dan konstelasi kekuasaan terus berubah. “Pemikiran geopolitik Soekarno itu sangat relevan di dalam melihat bagaimana dinamika konstelasi dunia dan dari situlah Indonesia merumuskan kepentingan nasional,” ujarnya.

Pesan Hasto dalam lokakarya ini pada intinya mengajak kader GMNI untuk menjadi pemimpin yang berpikir kritis, berideologi jelas, dan bekerja melalui organisasi yang egaliter, bukan melalui patronase. Kepemimpinan intelektual yang ia maksud adalah kepemimpinan yang mampu membaca struktur masalah rakyat, merumuskan kebijakan yang berpihak, dan menggerakkan organisasi secara konsisten menuju kemakmuran dan keadilan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong kader GMNI membangun kepemimpinan intelektual yang merujuk pemikiran Bung Karno.
• Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber penutup Lokakarya Kaderisasi Nasional GMNI di Lampung Selatan, Sabtu, yang berlangsung sejak 26 Oktober dan diikuti perwakilan cabang dari Aceh hingga Papua.
• Hasto menyebut Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial.
• Hasto mengkritik kultur patron-client yang masih terjadi di tubuh GMNI dan menyebutnya bagian dari feodalisme yang harus dikikis habis.
• Setiap kader GMNI harus mempelajari teori kritis, misalnya teori Pierre Bourdieu dan teori tentang power dari Hannah Arendt.