Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau ulang rencana konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026. Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, pada Minggu, 1 November 2026.

Keberatan itu menyusul keberatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat terkait dugaan rekam jejak penyanyi tenor asal Italia tersebut yang dikaitkan dengan penggalangan dana untuk militer Israel. FPKS menyatakan mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina dan meminta pemerintah memberikan jawaban yang jelas atas keberatan masyarakat.

Taufik mendesak Pemerintah Provinsi DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser tersebut, termasuk mengupayakan pembatalan melalui kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah. Ia menegaskan informasi mengenai dugaan keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel perlu ditelaah secara cermat.

Mengingat jadwal konser yang semakin dekat, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 November 2026. Tenggat itu penting karena konser dijadwalkan hanya berselang satu hari setelah batas jawaban tersebut.

Polemik konser Bocelli di Indonesia telah bergulir sejak pertengahan Oktober 2026. Rangkaian tur dunia bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour dijadwalkan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada Sabtu, 31 Oktober 2026, serta di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026.

Penolakan terhadap konser itu juga disuarakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Massa menyampaikan keberatan dan meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan konser, serta menyatakan dukungan atas sikap MUI yang sebelumnya mendesak pembatalan.

FPI menyoroti rekam jejak Bocelli, di antaranya keterlibatannya dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 dan penampilannya di Tel Aviv, Israel, pada 2022. Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad Alatas menegaskan penolakan itu tidak ditujukan pada seni pertunjukan, melainkan pada dugaan bantuan Bocelli kepada militer Israel.

Di sisi lain, promotor Shoemaker Live menyatakan konser tetap berlangsung sesuai jadwal. Promotor menyebut kehadiran Bocelli dimaksudkan untuk menyampaikan pesan perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas kemanusiaan, serta mempertimbangkan aspek pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Perbedaan pandangan ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang harus menimbang dua kepentingan sekaligus: aspirasi masyarakat yang menyampaikan keberatan atas dasar solidaritas Palestina, dan kepastian penyelenggaraan acara internasional yang telah dijadwalkan. Jawaban tertulis yang diminta FPKS paling lambat 2 November 2026 akan menjadi penanda arah sikap Pemprov DKI atas polemik ini.

Apa poin penting dari berita ini?

• Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung meninjau ulang konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026.
• Permintaan disampaikan Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli pada Minggu, 1 November 2026, dengan dukungan terhadap aspirasi MUI membela rakyat Palestina.
• Keberatan berkaitan dengan dugaan rekam jejak Bocelli dalam penggalangan dana untuk militer Israel, yang diminta ditelaah secara cermat.
• FPKS meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian serta memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 November 2026.
• Promotor Shoemaker Live menyatakan konser tetap berlangsung sesuai jadwal, termasuk di Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada 3 November 2026.