Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti peran penting lurah sebagai ujung terbawah pemerintahan dalam membenahi berbagai persoalan di Ibu Kota. Menurutnya, banyak persoalan pelayanan publik, perizinan, dan penerapan peraturan justru muncul dan dirasakan langsung di tingkat kelurahan.

Pramono menyampaikan hal itu di Jakarta Pusat pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menyebut, kelurahan adalah tempat berbagai urusan warga bermuara, mulai dari administrasi kependudukan hingga persoalan lingkungan permukiman. Karena itu, kondisi di tingkat kelurahan menjadi cermin nyata dari kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Sebagai langkah konkret, Pramono akan menggelar rapat secara bergilir di 44 kecamatan Jakarta mulai pekan depan. Dalam setiap pertemuan, camat akan memaparkan berbagai persoalan di wilayahnya. Rapat itu juga melibatkan lurah, wali kota atau bupati, organisasi perangkat daerah terkait, serta empat asisten gubernur, agar persoalan yang muncul dapat dibahas dan diputuskan bersama.

Pelaksanaan rapat akan dimulai pekan depan dengan agenda tiga kecamatan setiap minggu, dan secara bertahap menjangkau seluruh 44 kecamatan di Jakarta. Jakarta sendiri memiliki 267 kelurahan, sehingga forum ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah provinsi dan persoalan riil warga di tingkat bawah.

Pramono menyebut panjangnya jenjang pemerintahan kerap membuat informasi dari tingkat bawah terlambat sampai ke gubernur. Akibatnya, sejumlah persoalan berpotensi tidak tertangani ketika masih membutuhkan penyelesaian segera. Dengan mendatangi kecamatan secara langsung, ia ingin memangkas jalur birokrasi tersebut dan mendengar persoalan warga dari sumbernya.

Ia juga ingin memastikan laporan yang diterima pemerintah provinsi mencerminkan keadaan sebenarnya. Meski jumlah pengaduan masyarakat mengenai kelurahan melalui aplikasi JAKI mengalami penurunan, Pramono menilai pemeriksaan langsung tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan. Laporan yang hanya berisi hal-hal baik, tanpa mencerminkan persoalan yang sebenarnya, justru dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Pendekatan ini menempatkan lurah bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi mitra strategis pemerintah provinsi dalam mendeteksi persoalan sejak dini. Lurah yang memahami wilayahnya diharapkan mampu menyampaikan persoalan warga secara jujur, termasuk hambatan yang selama ini tidak tersampaikan melalui jalur birokrasi formal.

Bila forum rapat kecamatan ini berjalan konsisten, persoalan warga berpotensi ditangani lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Warga tidak lagi harus menunggu persoalannya menumpuk hingga viral atau membesar, karena ada ruang resmi yang mempertemukan gubernur, camat, lurah, dan perangkat daerah dalam satu meja untuk mencari penyelesaian bersama.

Apa poin penting dari berita ini?

• Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti peran penting lurah sebagai ujung terbawah pemerintahan dalam membenahi berbagai persoalan di Ibu Kota.
• Pramono menyampaikan hal itu di Jakarta Pusat pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan menyebut banyak persoalan pelayanan publik, perizinan, dan peraturan muncul langsung di tingkat kelurahan.
• Sebagai langkah konkret, Pramono akan menggelar rapat secara bergilir di 44 kecamatan Jakarta mulai pekan depan, dengan camat memaparkan persoalan wilayahnya.
• Rapat itu melibatkan lurah, wali kota atau bupati, organisasi perangkat daerah terkait, serta empat asisten gubernur, dan dimulai dengan agenda tiga kecamatan setiap minggu.
• Jakarta memiliki 267 kelurahan, dan Pramono menyebut panjangnya jenjang pemerintahan kerap membuat informasi dari tingkat bawah terlambat sampai ke gubernur.
• Meski pengaduan mengenai kelurahan melalui aplikasi JAKI menurun, Pramono menilai pemeriksaan langsung tetap diperlukan agar laporan mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan.