Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2026. Dukungan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026, sebagai sikap lembaga legislatif terhadap upaya menjaga kejujuran pelaksanaan asesmen pendidikan.
TKA merupakan asesmen yang hasilnya dipakai sebagai salah satu potret kemampuan akademik peserta didik. Karena itu, Hilman menilai, kecurangan dalam pelaksanaannya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Penindakan yang tegas, menurutnya, penting agar peserta yang mengikuti aturan tidak dirugikan oleh peserta lain yang mencoba mengambil jalan pintas.
Mengapa sikap tegas ini penting? Sebuah asesmen hanya berguna bila hasilnya mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Bila kecurangan dibiarkan, nilai yang tercatat tidak lagi menggambarkan proses belajar peserta, dan kepercayaan publik terhadap hasil asesmen pun bisa terkikis. Dampaknya tidak berhenti pada satu ujian saja, melainkan juga pada keputusan-keputusan pendidikan yang merujuk pada hasil tersebut.
Bagaimana penindakan itu seharusnya berjalan? Dalam kerangka umum pengawasan ujian, penindakan dimulai dari pengawasan di ruang ujian, pencatatan dugaan pelanggaran, hingga pemberian sanksi yang proporsional kepada pihak yang terbukti melanggar. Sanksi itu harus diterapkan secara konsisten, tanpa membedakan siapa pelakunya, agar aturan terasa adil bagi semua peserta.
Dukungan dari Komisi X DPR ini juga menegaskan peran pengawasan parlemen terhadap kebijakan pendidikan. Komisi yang membidangi pendidikan tersebut selama ini memantau pelaksanaan program kementerian, termasuk asesmen nasional dan tes kemampuan akademik, agar berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan peserta didik.
Ke depan, yang dinantikan publik bukan hanya ketegasan sanksi, melainkan juga pencegahan yang lebih baik. Pengawasan yang ketat, tata cara pelaksanaan yang jelas, serta sosialisasi aturan kepada sekolah, pengawas, dan peserta didik menjadi kunci agar kecurangan tidak terulang. Dengan begitu, TKA SMA 2026 dapat benar-benar menjadi alat ukur yang adil, dan hasilnya bisa dipakai sebagai dasar perbaikan pembelajaran, bukan sekadar angka yang diragukan keabsahannya.
Apa poin penting dari berita ini?
- Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi mendukung penindakan tegas terhadap kecurangan TKA SMA 2026.
- Dukungan itu disampaikan sebagai sikap terhadap langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Penindakan tegas dinilai penting agar hasil asesmen tetap adil dan dapat dipercaya.
- Pencegahan melalui pengawasan ketat dan sosialisasi aturan menjadi kunci agar kecurangan tidak terulang.
