BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi atas kabar yang ramai beredar di media sosial mengenai penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk kelompok desil 6 hingga 10 mulai 1 November 2026. Klarifikasi itu disampaikan setelah isu tersebut viral di platform Threads dan sejumlah media sosial lainnya.

Dalam kabar yang beredar, peserta PBI pada kelompok desil 6 hingga 10 disebut akan kehilangan status kepesertaannya mulai 1 November 2026 karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Informasi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama peserta yang selama ini mengandalkan bantuan iuran dari pemerintah untuk mengakses layanan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan peserta mengikuti pemutakhiran data dari kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan. BPJS Kesehatan sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kelompok desil masyarakat, karena penetapan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kementerian atau lembaga yang mengelola data penerima bantuan.

Penjelasan itu disampaikan Rizzky saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa pembaruan data kepesertaan berlangsung secara rutin setiap bulan, dan perubahan yang terjadi bukan semata-mata proses mengaktifkan atau menonaktifkan peserta.

Menurut Rizzky, pembaruan tersebut merupakan penyesuaian berdasarkan data terbaru yang diterima BPJS Kesehatan dari instansi terkait. Data kepesertaan yang sudah tidak sesuai dengan kelompok desil yang diterima akan diganti, sehingga status peserta dapat berubah mengikuti hasil pemutakhiran tersebut.

Dengan mekanisme itu, peserta yang masuk kelompok desil 6 hingga 10 berpotensi mengalami perubahan status apabila berdasarkan hasil pendataan terbaru mereka tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Sebaliknya, peserta yang datanya masih sesuai dengan kriteria tetap dapat mempertahankan status kepesertaannya.

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk aktif memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masing-masing, terutama menjelang 1 November 2026. Pemeriksaan secara berkala penting agar peserta mengetahui lebih awal apabila terjadi perubahan status, sehingga tidak menemui kendala administrasi ketika tiba-tiba membutuhkan layanan kesehatan.

Pemeriksaan status keaktifan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan pesan WhatsApp resmi BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165, maupun pusat panggilan Care Center 165. Ketiga saluran tersebut dapat dimanfaatkan peserta untuk memastikan status kepesertaannya sebelum mengakses fasilitas kesehatan.

Bagi peserta PBI yang mengalami penonaktifan tetapi masih membutuhkan bantuan pembiayaan kesehatan, BPJS Kesehatan menyarankan agar mereka menyampaikan pengaduan kepada pemerintah setempat. Pengaduan itu diperlukan agar kondisi ekonomi peserta dapat diverifikasi ulang oleh instansi yang berwenang, sehingga bantuan dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Isu mengenai penonaktifan PBI ini menjadi pengingat bahwa penyaluran bantuan iuran sangat bergantung pada keakuratan data penerima. Ketika data tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi peserta, penyesuaian memang dapat terjadi, tetapi peserta tetap memiliki jalur untuk mengadukan apabila penyesuaian tersebut dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Apa poin penting dari berita ini?

• BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi atas kabar penonaktifan kepesertaan PBI kelompok desil 6 hingga 10 mulai 1 November 2026 yang viral di media sosial.
• Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan mengikuti pemutakhiran data dari kementerian dan lembaga pemerintah yang berwenang.
• BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menetapkan kelompok desil masyarakat, karena penetapan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kementerian atau lembaga pengelola data penerima bantuan.
• Pembaruan data kepesertaan berlangsung rutin setiap bulan, dan perubahan status merupakan penyesuaian berdasarkan data terbaru yang diterima, bukan sekadar mengaktifkan atau menonaktifkan peserta.
• Masyarakat diimbau memeriksa status JKN secara berkala melalui Mobile JKN, WhatsApp resmi 0811-8165-165, atau Care Center 165.
• Peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi masih membutuhkan bantuan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah setempat agar kondisinya diverifikasi ulang.