Ratusan aktivis yang mewakili puluhan organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik menyerukan perubahan sistem yang mendasar di tengah memburuknya krisis iklim, konflik sosial-ekologi, dan militerisme. Seruan itu mereka sampaikan dalam pertemuan bertajuk Asia Pacific System Change Convergence 2026 di Yogyakarta, yang berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu pula, kebakaran hutan disebut sebagai ekosida, yakni kerusakan lingkungan dalam skala berat yang mengancam kehidupan masyarakat.

Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Friends of the Earth Asia Pacific bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) selaku Friends of the Earth Indonesia. Pertemuan ini melibatkan komunitas akar rumput, masyarakat adat, petani, nelayan, dan perempuan. Perwakilan pekerja, peneliti, pengacara, hingga seniman juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Selain dari negara-negara Asia Pasifik, seperti Palestina, Malaysia, Pakistan, Nepal, hingga Korea Selatan, perwakilan dari kawasan lain juga turut hadir. Mereka datang dari Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, hingga Eropa. Selama lima hari, para peserta terlibat aktif dalam diskusi seputar ekspansi industri ekstraktif, krisis iklim, penghancuran hutan, perampasan tanah, konflik bersenjata, dan ketimpangan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat.

Walhi dalam pernyataannya menyebut keadilan ekologis, kedaulatan rakyat, solidaritas internasional, dan pemenuhan hak-hak komunitas sebagai fondasi masa depan yang adil dan berkelanjutan. Menurut Walhi, berbagai krisis yang terjadi di Asia Pasifik tidak berdiri sendiri. Krisis itu berakar pada model pembangunan yang menempatkan alam dan manusia sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi dan akumulasi keuntungan.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi, Dana Prima Tarigan, menegaskan bahwa perubahan sistem hanya dapat diwujudkan melalui kekuatan rakyat yang terorganisir. Ia menyampaikan, perubahan itu harus menempatkan keadilan ekologis, kedaulatan rakyat, solidaritas internasional, dan hak-hak komunitas sebagai fondasi masa depan. Dengan kata lain, penyelesaian krisis lingkungan tidak cukup ditempuh lewat perbaikan teknis semata, melainkan membutuhkan perubahan cara pembangunan itu sendiri dijalankan.

Seruan dari Yogyakarta ini menempatkan kebakaran hutan bukan sekadar bencana musiman, melainkan bagian dari persoalan sistemik. Ketika hutan dihancurkan dan lahan dirampas, yang hilang bukan hanya tutupan pohon, tetapi juga sumber penghidupan petani, nelayan, dan masyarakat adat. Karena itu, para aktivis menilai perlindungan hutan dan pemenuhan hak komunitas harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Ratusan aktivis dari puluhan organisasi masyarakat sipil Asia Pasifik menyerukan perubahan sistem mendasar di tengah krisis iklim, konflik sosial-ekologi, dan militerisme.
• Seruan itu disampaikan dalam Asia Pacific System Change Convergence 2026 di Yogyakarta pada 17 hingga 21 Oktober 2026.
• Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Friends of the Earth Asia Pacific bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
• Selama lima hari, peserta berdiskusi tentang ekspansi industri ekstraktif, krisis iklim, penghancuran hutan, perampasan tanah, konflik bersenjata, dan ketimpangan sosial.
• Walhi menyebut keadilan ekologis, kedaulatan rakyat, solidaritas internasional, dan hak-hak komunitas sebagai fondasi masa depan yang adil dan berkelanjutan.
• Dalam pertemuan itu, kebakaran hutan disebut sebagai ekosida, yakni kerusakan lingkungan dalam skala berat yang mengancam kehidupan masyarakat.