Klaim yang beredar di media sosial soal pendaftaran Program Bantuan Bedah Rumah Nasional lewat akun Telegram dipastikan tidak benar. Unggahan itu beredar dari akun Facebook bernama Aksara Nusa pada Rabu, 29 Oktober 2026, dan mengarahkan masyarakat ke sebuah tautan Telegram yang diklaim sebagai jalur pendaftaran resmi program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam unggahan tersebut, program bantuan bedah rumah diklaim kembali dibuka untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan hidup. Masyarakat kemudian diminta mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan melalui tautan Telegram yang tercantum. Narasi semacam ini mudah dipercaya karena memakai nama kementerian, memakai istilah program bantuan, dan menawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan banyak keluarga.

Hasil pemeriksaan fakta yang dilakukan tim pemeriksa fakta Mafindo justru menunjukkan sebaliknya. Setelah menelusuri kata kunci program bantuan bedah rumah Kementerian PKP, penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi Kementerian PKP pada Senin, 28 September 2026. Penjelasan resmi di sana sama sekali tidak menyebut pendaftaran mandiri lewat Telegram sebagai jalur pengajuan bantuan.

Jalur yang benar adalah melalui mekanisme berjenjang. Permohonan bantuan bedah rumah dapat diajukan melalui RT dan RW, atau melalui kepala desa, lurah, dan camat, untuk kemudian diusulkan oleh kepala daerah, yakni gubernur atau bupati dan wali kota. Selain itu, permohonan juga dapat diajukan melalui tokoh nasional, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua organisasi kemasyarakatan, serta pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara maupun menteri dan kepala lembaga.

Selain jalur tersebut, pengajuan juga dapat dilakukan melalui situs resmi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) di alamat sibaru.pkp.go.id. Setiap usulan yang masuk akan diperiksa dan diverifikasi oleh pemerintah sebelum bantuan diberikan. Artinya, tidak ada pendaftaran instan yang langsung menjamin seseorang menerima bantuan hanya karena mengklik tautan di media sosial.

Perbedaan inilah yang menjadi kunci penilaiannya. Klaim yang beredar menyajikan Telegram sebagai pintu pendaftaran resmi, padahal mekanisme resmi memakai jalur pengusulan berjenjang dan situs resmi. Karena itu, unggahan berisi klaim akun Telegram pendaftaran Program Bedah Rumah Kementerian PKP dinyatakan sebagai konten tiruan atau impostor content, yakni konten yang menyamar sebagai pihak resmi.

Masyarakat perlu waspada karena modus seperti ini biasanya tidak berhenti pada satu klik. Tautan palsu dapat dipakai untuk mengumpulkan data pribadi, mengarahkan korban ke percakapan lanjutan, atau meminta biaya dengan berbagai alasan. Karena itu, informasi bantuan dari pemerintah sebaiknya selalu dicek ulang ke kanal resmi kementerian atau ke pemerintah daerah setempat sebelum mengikuti arahan apa pun.

Langkah paling aman adalah berhenti di pesan yang mencurigakan, tidak membagikan tautan itu ke grup keluarga atau grup warga, dan mengingatkan kerabat yang mungkin sedang membutuhkan bantuan perumahan. Jika ada pihak yang mengaku membuka pendaftaran lewat pesan pribadi atau akun yang tidak terverifikasi, perlakukan pesan itu sebagai sesuatu yang patut dicurigai sampai ada konfirmasi dari kanal resmi.

Apa poin penting dari berita ini?

• Klaim pendaftaran Program Bantuan Bedah Rumah lewat akun Telegram dipastikan tidak benar dan dinyatakan sebagai konten tiruan.
• Unggahan palsu itu beredar dari akun Facebook Aksara Nusa pada Rabu, 29 Oktober 2026, dengan tautan Telegram yang diklaim sebagai jalur pendaftaran resmi.
• Jalur resmi pengajuan bantuan adalah melalui RT dan RW, kepala desa, lurah, dan camat, lalu diusulkan oleh kepala daerah, atau melalui situs resmi SIBARU.
• Setiap usulan bantuan akan diperiksa dan diverifikasi oleh pemerintah sebelum bantuan diberikan, bukan langsung disetujui lewat klik tautan.
• Masyarakat diminta mengecek ulang informasi bantuan ke kanal resmi dan tidak membagikan tautan pendaftaran yang mencurigakan.