Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan membenahi organisasi partai menjelang Pemilu 2029. Penilaian itu disampaikan Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten, Zakirudin Chaniago, dalam keterangannya pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Zakirudin, langkah tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan sikap dalam menghadapi persoalan internal partai. Keputusan organisasi diperlukan agar PPP dapat segera menentukan arah dan fokus pada agenda politik ke depan, bukan terus tersandera oleh ketidakpastian internal.
“Hemat saya, justru sikap dan tindakan DPP PPP seperti tersebut sangat tepat dan jelas lebih baik daripada mengambil sikap ambigu,” ujar Zakirudin. Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi partai, sikap yang tegas dan jelas dinilai lebih sehat dibandingkan sikap menggantung yang justru memperpanjang konflik.
Meski menilai keputusan tersebut diambil agak terlambat, Zakirudin melihat PPP masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan organisasi. Kesempatan itu, menurut dia, perlu dimanfaatkan melalui pembenahan internal yang terarah dan menyeluruh, bukan sekadar pergantian orang di jajaran pengurus.
“Meskipun agak terlambat, namun masih punya kesempatan untuk recovery,” katanya. Kata recovery di sini merujuk pada upaya partai untuk kembali solid setelah melewati persoalan internal, sehingga mesin organisasi dapat bekerja lagi menjelang agenda politik besar berikutnya.
Zakirudin yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 menekankan bahwa langkah selanjutnya menjadi bagian penting dalam menentukan proses pemulihan partai. Dengan kata lain, pemberhentian pengurus hanyalah satu langkah awal; yang menentukan adalah apa yang dilakukan setelahnya, mulai dari penataan struktur, penegasan arah perjuangan, hingga penguatan kerja di daerah.
Menjelang Pemilu 2029, partai politik pada umumnya membutuhkan waktu untuk menata ulang barisan, merumuskan program, dan membangun kembali kepercayaan pemilih. Bagi PPP, momentum ini menjadi ujian: apakah keputusan tegas di tingkat pusat diikuti dengan pembenahan nyata di seluruh tingkatan, atau berhenti sebagai pergantian pengurus semata.
Publik dan kader di daerah tentu akan menilai dari langkah konkret berikutnya. Konsolidasi yang sungguh-sungguh biasanya tampak dari tertibnya organisasi, jelasnya agenda partai, dan solidnya kerja bersama menuju pemilu, bukan dari pernyataan semata.
Apa poin penting dari berita ini?
- DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin.
- Kuasa Hukum DPW PPP Banten Zakirudin Chaniago menilai keputusan itu menjadi momentum konsolidasi dan pembenahan organisasi menjelang Pemilu 2029.
- Menurut Zakirudin, sikap DPP yang tegas dan jelas lebih baik daripada sikap ambigu dalam menghadapi persoalan internal.
- Meski dinilai agak terlambat, PPP masih punya kesempatan untuk recovery melalui pembenahan internal yang terarah dan menyeluruh.
- Langkah selanjutnya dinilai menentukan proses pemulihan partai, bukan hanya pergantian pengurus semata.
