Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung catheterization laboratory (cathlab) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam senilai Rp112,8 juta. Temuan tersebut disampaikan dalam hasil audit BPK yang diberitakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, dan menjadi sorotan karena menyangkut fasilitas layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Cathlab adalah ruang khusus untuk tindakan kateterisasi jantung, yakni pemeriksaan dan tindakan pada pembuluh darah jantung dengan bantuan peralatan pencitraan medis. Kehadiran gedung cathlab di RSUD Subulussalam penting agar pasien dengan gangguan jantung di wilayah barat selatan Aceh tidak selalu harus dirujuk jauh untuk mendapatkan layanan awal. Karena itu, kualitas dan kelengkapan pembangunannya menjadi perhatian, bukan sekadar soal bangunan selesai berdiri.

Dalam istilah audit, kekurangan volume pekerjaan berarti ada selisih antara volume pekerjaan yang diperhitungkan dalam pembayaran dan volume pekerjaan yang benar-benar terrealisasi di lapangan. Selisih semacam ini dihitung berdasarkan dokumen kontrak, hasil pengukuran, dan kondisi fisik pekerjaan. Nilai Rp112,8 juta dalam temuan ini adalah angka selisih yang dicatat BPK atas pekerjaan gedung cathlab tersebut.

Rincian temuan yang diberitakan menyebutkan angka selisih sebesar Rp112.826.939,96 sebelum pajak pertambahan nilai, yang diperoleh dari perbandingan volume kontrak dengan hasil pengukuran lapangan saat pemeriksaan fisik pada 27 Februari 2026. Pembangunan gedung tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak tertanggal 28 Juli 2025 dengan nilai kontrak Rp2.232.975.849 dan masa pelaksanaan hingga 25 Desember 2025. Audit ini merupakan bagian dari pemeriksaan atas Pemerintah Kota Subulussalam untuk tahun anggaran 2025.

Mengapa temuan ini penting? Pertama, karena menyangkut uang negara yang digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Setiap rupiah yang dibayarkan seharusnya sebanding dengan pekerjaan yang diterima. Kedua, karena gedung cathlab menyangkut layanan kesehatan: bila ada pekerjaan yang kurang dari spesifikasi, dampaknya bisa terasa pada fungsi ruangan dan kenyamanan pelayanan, meskipun temuan yang diberitakan ini secara spesifik menyoroti aspek volume pekerjaan.

Dalam praktik pengawasan keuangan negara, temuan audit seperti ini umumnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut itu bisa berupa penagihan atas kelebihan pembayaran, perbaikan administrasi, atau langkah lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar pertanggungjawaban anggaran menjadi jelas dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.

Bagi masyarakat Subulussalam, kabar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas kesehatan perlu dikawal sejak perencanaan hingga serah terima. Pengawasan yang ketat pada tahap pelaksanaan akan mencegah selisih volume, menjaga mutu bangunan, dan memastikan gedung cathlab benar-benar siap melayani pasien ketika dioperasikan. Transparansi atas tindak lanjut temuan juga penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap terjaga.

Apa poin penting dari berita ini?

• BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung cathlab RSUD Kota Subulussalam senilai Rp112,8 juta.
• Cathlab adalah fasilitas untuk tindakan kateterisasi jantung yang penting bagi layanan kesehatan masyarakat.
• Kekurangan volume berarti ada selisih antara pekerjaan yang dibayar dan pekerjaan yang terrealisasi di lapangan.
• Temuan audit umumnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan agar pertanggungjawaban anggaran menjadi jelas.
• Pengawasan pembangunan fasilitas kesehatan perlu dikawal agar gedung benar-benar siap melayani pasien.