Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pelatihan kerja yang disesuaikan dengan potensi ekonomi tiap kelurahan. Dorongan itu disampaikannya seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan III Tahun 2026 di Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Pelatihan tersebut bertujuan membekali warga, terutama anak muda, agar siap memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha lokal, sehingga peluang ekonomi tumbuh lebih luas di tingkat kelurahan. Dengan cara ini, pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya bertumpu pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas kerja, produktivitas, penguatan pekerjaan formal, dan kesejahteraan pekerja.
Data yang disampaikan menunjukkan produktivitas tenaga kerja DIY tumbuh rata-rata 5,52 persen selama 2021–2025, dari Rp48,18 juta menjadi Rp59,74 juta per pekerja. Sektor perdagangan, pertanian, dan manufaktur tercatat menyerap 66,51 persen pekerja, sementara sektor akomodasi serta makanan dan minuman masih berada di bawah rata-rata produktivitas daerah.
Mengapa pelatihan berbasis potensi kelurahan menjadi penting? Karena setiap kelurahan memiliki keunggulan yang berbeda, sehingga pelatihan yang seragam belum tentu menjawab kebutuhan warganya. Dengan memetakan potensi setempat, pelatihan dapat diarahkan pada keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja dan usaha lokal.
Sri Sultan mencontohkan, bila suatu kelurahan memiliki potensi wisata yang tinggi, warganya membutuhkan kemampuan berbahasa asing dan objek wisata yang terawat baik, bukan sekadar asumsi bahwa anak-anak di sana kelak hanya menjadi petani atau nelayan. Pelatihan juga perlu mendiversifikasi pekerjaan dan usaha kelurahan melampaui mata pencaharian yang selama ini dikenal.
Sasaran pelatihan ini terutama lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi serta pemuda Karang Taruna. Melalui pelatihan di Kabupaten Bantul, mereka diharapkan menjadi pekerja atau perintis usaha kelurahan yang mandiri.
Ke depan, Gubernur DIY berharap ada kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memetakan program pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Dengan pemetaan yang tepat, pelatihan kerja di tingkat kelurahan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memperkuat ekonomi DIY dari akar rumput.
