Pemerintah sedang mengkaji pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di sejumlah wilayah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Wilayah yang sedang dikaji meliputi Kepulauan Riau, Halmahera, Kalimantan, dan Sumatera. Penentuan lokasi masih dalam tahap studi dan perhitungan kelayakan, dan belum ada keputusan final.

Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah negara terkait rencana pengembangan nuklir. Mitra kerja sama dipersyaratkan memiliki kemampuan dan rekam jejak yang terbukti. Untuk Halmahera, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji kemungkinan kerja sama dengan Rusia, dengan penekanan bahwa hal itu masih sebatas kajian.

Sebelum pembangunan diputuskan, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan atau feasibility study di lokasi-lokasi tersebut. Pembangunan hanya akan dilanjutkan apabila hasil studi kelayakan dinyatakan lolos.

Latar dari kajian ini sejalan dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden, bahwa riset nuklir oleh BRIN dan lembaga pemerintah lainnya diarahkan untuk kebutuhan energi dan kesehatan, termasuk pembangunan PLTN. BRIN pernah memamerkan riset dan inovasi nuklir di Istana Kepresidenan RI pada 6 Agustus, termasuk kesiapan teknologi untuk mendukung pembangunan PLTN.

Peneliti BRIN menyebut Indonesia memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan torium 143.000 ton, serta telah berhasil memurnikan uranium hingga 60 persen. Potensi dan kesiapan teknologi tersebut menjadi modal awal dalam kajian pengembangan PLTN ke depan.