JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menekankan pentingnya membangun kecerdasan politik dengan melihat setiap persoalan secara holistik. Hal itu disampaikan dalam refleksi perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap dua tahun sejak pelantikan, pada acara Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?” pada Jumat malam, 23 Oktober 2026.
Fahri mengatakan tingkat kecerdasan yang baik adalah ketika masyarakat terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Masyarakat tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif suka dan tidak suka. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien.
Ia mengajak semua elemen masyarakat, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk terus mengutamakan dialog terbuka. Pihak pemerintah tidak boleh menghindari pembahasan fakta lapangan, sementara pengkritik perlu membawa data yang akurat agar iklim dialog yang sehat terbentuk. Partai Gelora, kata Fahri, akan terus hadir sebagai partai gagasan yang menawarkan ide dan solusi, dengan harapan perjalanan ke depan makin positif dan kehadiran negara bisa dirasakan semua rakyat menuju Indonesia yang adil dan makmur.
Fahri yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajak kader Partai Gelora dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap berpikir rasional dan tidak bertindak emosional di tengah dinamika informasi media sosial. Rasionalitas publik disebutnya sebagai fondasi utama membangun peradaban politik bangsa.
Dalam refleksi itu, Fahri menyoroti pemikiran Presiden Prabowo yang mengkritik tajam dominasi neokapitalisme dan lemahnya peran negara pasca-Orde Baru yang memicu ketimpangan ekonomi ekstrem. Inti pemikiran Prabowo, menurut Fahri, berakar pada kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila. Fokus utama Presiden adalah menutup dua kebocoran besar: kebocoran anggaran birokrasi dan kebocoran sumber daya alam yang lama dinikmati pihak luar.
Pengetatan anggaran dan pembentukan kelembagaan oleh Presiden Prabowo ditujukan untuk mengendalikan penjualan komoditas strategis seperti sawit dan mineral, agar kekayaan bumi Indonesia bisa langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan gizi buruk anak. Namun Fahri menegaskan gagasan dan niat Presiden yang sangat ideal itu keberlanjutannya sangat bergantung pada kelembagaan pelaksana yang menjangkau masyarakat. Karena itu, penguatan institusi demokrasi diperlukan, dan sisa masa pemerintahan perlu dikawal dengan pendekatan ilmiah dan berbasis data.
Di era digital yang penuh interaksi intensif dan kebebasan berpendapat di media sosial, Fahri meminta masyarakat menjadi kelompok yang dewasa dan rasional. Keberlanjutan program strategis nasional tidak boleh hanya bergantung pada sosok pemimpin yang ideal, melainkan pada keandalan sistem dan institusi negara yang menjalankannya. Lembaga legislatif harus menjaga independensi untuk mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan oleh eksekutif, lembaga yudikatif hadir mengadili dan menyelesaikan sengketa secara adil bila ada pelanggaran di lapangan, sedangkan masyarakat sipil aktif mengawasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat sipil tidak perlu ragu menyampaikan kritik yang rasional dan berbasis data, karena keterbukaan membantu Presiden dan pemerintah melakukan perbaikan dari waktu ke waktu.
Foto ilustrasi: SINDOnews.
Sumber: SINDOnews, “Fahri Hamzah Tekankan Pentingnya Bangun Kecerdasan Politik dengan Melihat Persoalan secara Holistik”, https://nasional.sindonews.com/read/1764659/12/fahri-hamzah-tekankan-pentingnya-bangun-kecerdasan-politik-dengan-melihat-persoalan-secara-holistik-1792973427
