MEDAN — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang melarang aparatur sipil negara (ASN) menyentuh vape atau rokok elektrik. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah pencegahan narkoba yang tegas, dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri.

Foto: ANTARA.

Apa isi kebijakannya? Instruksi Gubernur Sumatera Utara itu mencakup ASN, pegawai non-ASN, dan pegawai BUMD, disertai pengawasan serta sanksi disiplin bagi pelanggar. Artinya, larangan ini bukan sekadar imbauan, melainkan aturan yang mengikat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Mengapa vape dikaitkan dengan narkoba? Cairan vape belakangan menjadi perhatian karena potensinya disalahgunakan, termasuk kekhawatiran soal narkotika cair. Hinca menilai langkah tegas diperlukan dalam pemberantasan narkoba, termasuk di lingkungan pemerintahan. “Dibutuhkan langkah tegas dalam pemberantasan narkoba, termasuk di lingkungan pemerintahan,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya apresiasi dan dukung penuh langkah Gubsu (Sumut) Bobby Nasution larang ASN sentuh vape.” Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut.

Mengapa pemerintah harus memberi contoh? Aparatur pemerintah bekerja melayani publik dan menjadi teladan di mata masyarakat. Bila lingkungan pemerintahan sendiri bersih dari perilaku berisiko, pesan pencegahan menjadi lebih kuat dan kredibel. Sebaliknya, bila aparatur justru terlibat, upaya pencegahan di masyarakat akan kehilangan wibawa.

Apa yang didorong selanjutnya? Hinca mendesak implementasi dan pengawasan yang konsisten, serta mendorong surat edaran gubernur ditingkatkan menjadi produk hukum yang lebih kuat agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai imbauan. Dengan payung hukum yang lebih kokoh, larangan vape bagi ASN di Sumatera Utara diharapkan berjalan jangka panjang dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Sumber: ANTARA. Baca berita asli di sini.