Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi belakangan ini. Dalam perombakan itu, Satyawan Pudyatmoko diangkat menjadi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dengan didampingi Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai wakil kepala, sementara Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dipercaya memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Suharyanto.

BPGMN merupakan kelanjutan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dipangkas pada awal pemerintahan Prabowo. Badan baru ini diharapkan merespons karhutla dengan memetakan kesatuan hidrologis gambut (KHG) yang kritis, memetakan kanal, serta melakukan sekat kanal untuk memulihkan hidrologi gambut. Selain itu, pemantauan peringatan dini juga menjadi bagian dari tugasnya.

Satyawan menilai kebakaran yang berulang pada musim kemarau panjang tidak lepas dari alih fungsi lahan secara besar-besaran dan drainase kanal yang mengeringkan kubah gambut. Kubah gambut sendiri digambarkan sebagai menara air alami yang ketika mengering menjadi sangat mudah terbakar.

Data Kementerian Kehutanan hingga Juli mencatat 202.010,96 hektare karhutla baru dengan 8.685 titik panas yang terdeteksi hingga Oktober. Sementara itu, Atlas Nusantara mencatat luas kumulatif lahan terbakar hingga September telah melampaui 1,9 juta hektare dengan 1.108.102 titik panas per 16 Oktober. Kementerian Kesehatan mencatat 12,5 juta orang terdampak hingga September, dan sebagian di antaranya meninggal dunia.

Lembaga Pantau Gambut mencatat kanal telah membelah ekosistem gambut sepanjang 281.253 kilometer. Total KHG mencapai 24,2 juta hektare, dengan sekitar 16,4 juta hektare rawan kebakaran dan 6 juta hektare sangat rentan banjir, tersebar di lebih dari 500 KHG. Pada Januari hingga September 2026, Pantau Gambut merekam 505.639 titik panas di KHG, dengan 91,2 persen terjadi pada Agustus dan September. Sebanyak 286.355 titik panas atau 56,6 persen berada pada fungsi lindung ekosistem gambut indikatif, dan 219.284 titik panas atau 43,4 persen pada fungsi budidaya. Ketinggian air gambut kritis yang dikutip berada di bawah 40 sentimeter.

Di sisi lain, BNPB diarahkan fokus pada tanggap darurat dan koordinasi lintas sektor. Kristomei Sianturi juga merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil Nasional. Pelantikan para pejabat tersebut berlangsung pada 15 Oktober di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan sejumlah wakil menteri dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Presiden juga berencana menambah jumlah polisi hutan (polhut) dari sekitar 21.000 menjadi 70.000 personel. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) bencana senilai Rp148 miliar, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 39 kasus korupsi pada 2019 hingga 2024 dengan kerugian negara sekitar Rp135,6 miliar dan suap Rp91,4 miliar. Artikel yang mengangkat perombakan ini menegaskan KPK tidak mengaitkan penyalahgunaan dana BNPB tersebut dengan penanganan karhutla.

Dengan hadirnya BPGMN dan kepemimpinan baru BNPB, pemerintah berharap penanganan karhutla tidak lagi bersifat reaktif semata, melainkan menyentuh akar persoalan tata air gambut yang selama ini menjadi pemicu berulangnya kebakaran.

Apa poin penting dari berita ini?

Ringkasan singkat dari isi artikel di atas:

• Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi belakangan ini.
• Selain itu, pemantauan peringatan dini juga menjadi bagian dari tugasnya.
• Data Kementerian Kehutanan hingga Juli mencatat 202.010,96 hektare karhutla baru dengan 8.685 titik panas yang terdeteksi hingga Oktober.
• Total KHG mencapai 24,2 juta hektare, dengan sekitar 16,4 juta hektare rawan kebakaran dan 6 juta hektare sangat rentan banjir, tersebar di lebih dari 500 KHG.
• Di sisi lain, BNPB diarahkan fokus pada tanggap darurat dan koordinasi lintas sektor.