Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memperingatkan potensi eskalasi militer di wilayah Sahara Barat. Peringatan itu disampaikan pada Minggu, 1 November 2026, setelah misi penjaga perdamaian PBB yang telah berlangsung selama 35 tahun di wilayah sengketa tersebut resmi berakhir.

Guterres mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal tetap mengkhawatirkan situasi keamanan di seluruh wilayah tersebut dan risiko meningkatnya permusuhan.

Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) secara resmi menghentikan operasi setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandat misi tersebut yang berakhir pada 31 Oktober. Tim yang lebih kecil di bawah Departemen Dukungan Operasional PBB mulai menjalankan tahap likuidasi untuk memulangkan peralatan milik negara-negara penyumbang pasukan serta mengawasi penghapusan aset milik PBB.

Hak menentukan nasib sendiri tidak berkurang

Guterres menegaskan bahwa berakhirnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB tidak mengurangi ataupun menghapus hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Perwakilan Khusus Alexander Ivanko serta memberikan penghormatan kepada 20 personel yang gugur selama menjalankan misi tersebut.

MINURSO dibentuk pada 1991 untuk memantau gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat. Meskipun operasi penjaga perdamaian telah berakhir, perundingan politik akan tetap berlanjut di bawah naungan utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura.

Penghentian misi tersebut menyusul veto Rusia pada Jumat terhadap rancangan resolusi yang disusun Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat MINURSO. Sebanyak 11 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi tersebut, sedangkan tiga anggota lainnya abstain.

Suggested read: Belasan Anak di Nigeria Diculik Kelompok Bersenjata Saat Pulang dari Ladang

Sengketa sejak 1975

Sahara Barat masih menjadi isu penting dalam diplomasi Afrika Utara. Maroko mengusulkan pemberian otonomi luas kepada wilayah tersebut di bawah kedaulatannya, sementara Front Polisario tetap memperjuangkan referendum untuk menentukan nasib sendiri. Posisi Front Polisario itu didukung Aljazair.

Sengketa Sahara Barat berawal pada 1975, ketika Spanyol mengakhiri kekuasaan kolonial di wilayah tersebut. Konflik kemudian berkembang menjadi perang bersenjata antara Maroko dan Front Polisario hingga tercapai kesepakatan gencatan senjata pada 1991.

Berakhirnya MINURSO setelah 35 tahun menandai babak baru yang rapuh bagi kawasan itu. Tanpa kehadiran pasukan penjaga perdamaian, yang tersisa adalah jalur perundingan politik dan seruan menahan diri, di tengah perbedaan posisi yang belum juga bertemu antara otonomi di bawah Maroko dan referendum yang diperjuangkan Polisario.

Suggested read: Gus Ipul: Akurasi Data Kunci Bansos Tepat Sasaran, Sistem Digital Diuji di Banyuwangi

Apa poin penting dari berita ini?

• Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan potensi eskalasi militer di Sahara Barat setelah misi penjaga perdamaian PBB yang berlangsung selama 35 tahun resmi berakhir.
• Guterres mendesak semua pihak menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan.
• Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) menghentikan operasi setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandatnya yang berakhir pada 31 Oktober, dan tim yang lebih kecil mulai menjalankan tahap likuidasi.
• Guterres menegaskan berakhirnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian tidak mengurangi ataupun menghapus hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat.
• Penghentian misi menyusul veto Rusia terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat MINURSO, dengan 11 anggota Dewan Keamanan mendukung dan tiga abstain, sementara perundingan politik berlanjut di bawah utusan pribadi Staffan de Mistura.