Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020-2023, Sri Harjono, mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu meninggalkan orientasi pertumbuhan ekonomi semata dan mulai memprioritaskan pembangunan manusia seutuhnya, terutama melalui penciptaan lapangan kerja formal bagi masyarakat.

Gagasan tersebut dituangkan Sri Harjono dalam bukunya berjudul Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara. Ia menyampaikan pandangan itu saat bedah buku di Surabaya pada Minggu malam, 1 November 2026.

Pertumbuhan ekonomi ini sudah terbukti tidak membawa kesejahteraan pada rakyat Indonesia, kata Harjono. Pernyataan itu menjadi kritik terbuka terhadap cara keberhasilan pembangunan selama ini diukur, yang menurutnya terlalu bertumpu pada angka pertumbuhan.

Pendidikan sebagai fondasi, kerja formal sebagai hasil

Menurut Harjono, pembangunan manusia seutuhnya harus dilihat dari dua aspek utama, yakni pendidikan sebagai fondasi dan lapangan kerja formal sebagai hasil akhirnya. Pendidikan yang baik seharusnya bermuara pada pekerjaan yang layak, stabil, dan terlindungi, bukan sekadar ijazah.

Ia menilai sektor pendidikan Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan. Dukungan anggaran pendidikan juga dinilai sudah cukup baik. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata pada anggaran atau akses pendidikan, melainkan pada sambungan antara pendidikan dan lapangan kerja.

Minimnya lapangan kerja formal menjadi sorotan utama Harjono. Ketika lapangan kerja formal tidak tersedia dalam jumlah memadai, lulusan pendidikan terdorong ke sektor informal yang penghasilannya tidak stabil dan perlindungannya terbatas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercatat di atas kertas tidak dirasakan sebagai kesejahteraan di kehidupan sehari-hari.

Suggested read: SPI Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Negara diminta lebih banyak intervensi

Karena itu, Harjono meminta negara lebih banyak melakukan intervensi. Negara tidak cukup menjadi penonton pasar tenaga kerja, melainkan harus aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan lapangan kerja formal tumbuh, mulai dari kebijakan industri, pelatihan kerja, hingga keberpihakan pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

Seruan ini relevan dengan perdebatan pembangunan yang lebih luas. Indonesia selama bertahun-tahun mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama, tetapi kesenjangan, kerentanan pekerja informal, dan ketimpangan akses masih menjadi pekerjaan rumah. Pandangan Harjono mengajak pembuat kebijakan menggeser tolok ukur keberhasilan: bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi seberapa banyak manusia yang hidup sejahtera dari pertumbuhan itu.

Bedah buku di Surabaya ini menjadi ruang bagi gagasan tersebut untuk diuji di hadapan publik. Apakah negara akan mengambil peran lebih besar dalam penciptaan kerja formal, dan bagaimana pendidikan dihubungkan dengan dunia kerja, menjadi pertanyaan lanjutan yang kini berada di tangan pembuat kebijakan.

Suggested read: PKB Susun Langkah Politik Usai Putusan MA soal Suket Gibran, Buka Komunikasi

Apa poin penting dari berita ini?

• Mantan anggota Wantimpres 2020-2023 Sri Harjono menyoroti minimnya lapangan kerja formal dan meminta negara lebih banyak intervensi.
• Pandangan itu disampaikan saat bedah bukunya, Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara, di Surabaya pada Minggu malam, 1 November 2026.
• Harjono menilai pemerintah perlu meninggalkan orientasi pertumbuhan ekonomi semata dan memprioritaskan pembangunan manusia seutuhnya.
• Pembangunan manusia seutuhnya dilihat dari dua aspek: pendidikan sebagai fondasi dan lapangan kerja formal sebagai hasil akhir.
• Harjono menilai pertumbuhan ekonomi selama ini terbukti tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.