Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Sulawesi Tengah bersama Satuan Tugas Pangan Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Palu. Sidak yang berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026, itu menyasar Rumah Pangan Kita (RPK) di Pasar Masomba dan Pasar Manonda.

Tujuan sidak ini adalah memperketat pengawasan dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sulawesi Tengah. Beras SPHP merupakan beras program pemerintah yang disalurkan melalui RPK dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga pengawasannya menyangkut langsung daya beli masyarakat dan ketertiban penyaluran bantuan pangan.

Langkah cepat ini dilakukan setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dugaan di Jakarta itu menjadi peringatan agar pengawasan di daerah diperketat, sehingga praktik serupa tidak terjadi di Sulawesi Tengah. Sidak di Palu menjadi bagian dari respons tersebut.

Pemimpin Wilayah Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Jusri Pakke, menjelaskan bahwa pengawasan di Sulawesi Tengah dilakukan dua kali dalam sepekan, di luar pengawasan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Menurutnya, sampai saat ini di Kota Palu tidak terdengar adanya praktik pengoplosan beras SPHP, karena banyaknya lembaga yang mengawasi barang penugasan.

Dari pihak Satgas Pangan Mabes Polri, Iptu Nanda Aftomi, menyampaikan bahwa pengawasan perlu dilakukan oleh seluruh institusi pangan. Ia menilai kegiatan pengawasan di Sulawesi Tengah sejauh ini berjalan cukup baik, dan mengimbau agar pengawasan semacam ini dilakukan semua pihak secara bersama-sama.

Di lapangan, sidak menyentuh langsung para penyalur. Salah seorang pemilik RPK di Pasar Masomba, Ny. Kasma (45), menyebut mendapat kuota satu ton beras dalam sepekan. Angka kuota ini penting karena menunjukkan skala penyaluran di tingkat pengecer: setiap RPK memegang pasokan terbatas yang harus tepat sasaran, sehingga pengawasan terhadap penyalur menjadi kunci agar beras program benar-benar sampai ke konsumen dengan harga yang sesuai ketentuan.

Sebagai langkah strategis, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas khusus ini diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Sidak di Pasar Masomba dan Pasar Manonda ini dengan demikian bukan sekadar kunjungan rutin. Ia merupakan gabungan dari tiga hal: respons atas dugaan penyalahgunaan di Jakarta, pengawasan berkala yang sudah berjalan dua kali sepekan, dan penguatan kelembagaan lewat satgas khusus. Bagi warga Palu, pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: beras program diawasi dari hulu hingga ke RPK, dan setiap penyimpangan akan lebih mudah terdeteksi.

Apa poin penting dari berita ini?

• Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah bersama Satgas Pangan Mabes Polri melakukan sidak ke sejumlah Rumah Pangan Kita di Kota Palu pada Jumat, 30 Oktober 2026.
• Sidak berlangsung di Pasar Masomba dan Pasar Manonda untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap distribusi beras SPHP.
• Langkah ini dilakukan setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
• Pengawasan di Sulawesi Tengah dilakukan dua kali dalam sepekan, di luar pengawasan TPID, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.
• Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi.