Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 462 hektare lahan di 10 provinsi masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan masih dalam penanganan. Laporan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam siaran langsung BNPB pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Data tersebut diperoleh dari pemantauan satelit NASA FIRMS per Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB. BNPB menyebut angka 462 hektare sebagai total kumulatif lahan yang masih dalam penanganan. Sebaran per provinsi yang disampaikan BNPB meliputi Kalimantan Timur 169 hektare, Sulawesi Tengah 85 hektare, Sulawesi Tenggara 56 hektare, Sulawesi Selatan 50 hektare, Maluku 31 hektare, Maluku Utara 23 hektare, Nusa Tenggara Timur 10 hektare, Gorontalo 4 hektare, Kalimantan Selatan 4 hektare, dan Jawa Timur 2 hektare.
Selain luas lahan yang masih terbakar, BNPB juga mencatat 65 titik panas (hotspot) yang masih terpantau di Papua Selatan per Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB. Titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat berkembang menjadi kebakaran baru apabila tidak segera ditangani di lapangan.
Menariknya, enam provinsi prioritas penanganan karhutla tidak masuk dalam laporan hari itu. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurut Berton, hal itu terjadi karena pada hari tersebut belum ada data kebakaran yang diterima untuk keenam provinsi prioritas itu, bukan karena kebakaran di sana dipastikan sudah padam seluruhnya.
Kondisi ini menunjukkan dinamika penanganan karhutla yang sangat bergantung pada pemantauan harian. Data satelit dapat berubah dari hari ke hari seiring munculnya titik api baru maupun keberhasilan pemadaman di lapangan. Karena itu, BNPB menegaskan penanganan tetap disiagakan, baik personel maupun peralatan di kabupaten dan kota tempat wilayah terbakar berada.
Karhutla tidak hanya merusak lahan dan hutan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat asap, terganggunya aktivitas ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Penanganan yang cepat dan berkelanjutan menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain dan tidak menimbulkan kabut asap yang lebih besar.
BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran baru, terutama di wilayah yang masih terpantau titik panas. Pemantauan satelit, patroli darat, dan kesiapsiagaan peralatan pemadaman harus terus berjalan beriringan agar setiap titik api dapat segera dipadamkan sebelum membesar.
Apa poin penting dari berita ini?
- BNPB melaporkan 462 hektare lahan di 10 provinsi masih terdampak karhutla dan masih dalam penanganan, berdasarkan pantauan satelit NASA FIRMS per 29 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB.
- Sebaran per provinsi yang disampaikan BNPB meliputi Kalimantan Timur 169 hektare, Sulawesi Tengah 85 hektare, Sulawesi Tenggara 56 hektare, dan Sulawesi Selatan 50 hektare, serta enam provinsi lainnya.
- BNPB mencatat 65 titik panas masih terpantau di Papua Selatan per 28 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.
- Enam provinsi prioritas tidak masuk laporan hari itu karena belum ada data kebakaran yang diterima pada hari tersebut.
- Penanganan tetap disiagakan dengan personel dan peralatan di kabupaten dan kota tempat wilayah terbakar berada.
