Dukungan publik menjadi modal penting untuk mempercepat integrasi tarif tol Jabodetabek. Hasil survei Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan mayoritas responden mendukung integrasi tarif, yang dinilai dapat mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan metropolitan Jakarta.
Survei daring FKBI mencatat 74,1 persen responden mendukung integrasi tarif tol. Dukungan kuat datang dari kalangan logistik dan pengguna tol reguler, yang setiap hari merasakan langsung beban biaya dan waktu tempuh di jalan tol. Pembahasan survei itu mengemuka dalam diskusi kelompok terarah FKBI di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Integrasi tarif bertujuan melancarkan arus lalu lintas dengan menyebarkan kendaraan secara lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas tol yang saling terhubung. Kebijakan ini berada di bawah Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020-2040. Harmonisasi peraturan menteri yang menjadi payung hukumnya sedang difinalisasi untuk ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Sony Sulaksono Wibowo, termasuk pihak yang terlibat dalam pembahasan kebijakan ini. Koridor logistik yang menjadi contoh dalam pembahasan meliputi Cibitung-Cilincing, Jakarta-Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP), yang menghubungkan kawasan industri dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
Meski dukungan publik tinggi, perdebatan soal besaran tarif masih berlangsung. Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, berpendapat tarif angkutan logistik sebaiknya lebih terjangkau, bukan disamaratakan berdasarkan golongan kendaraan. Perwakilan DPW ALFI Jakarta, Ahmad Sugiono, mengingatkan bahwa biaya tol hanyalah satu dari banyak komponen biaya logistik, sehingga penghematan waktu 1-2 jam belum tentu membuat pengemudi pindah dari jalan arteri bila biaya perjalanan justru naik.
Konsultan senior Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, memaparkan simulasi yang patut diperhatikan. Pada rute yang ada, biaya tol diperkirakan sekitar 7 hingga 14 persen dari uang jalan pengemudi. Pada skenario tol logistik khusus, angkanya diperkirakan naik menjadi 28 hingga 40 persen, sehingga mengurangi jatah untuk penghasilan, makan, bahan bakar, tol, dan bongkar muat. Simulasi ini menunjukkan integrasi tarif harus dirancang cermat agar tidak justru membebani pelaku logistik kecil.
Dari sisi konsumen, integrasi tarif menjanjikan perjalanan yang lebih sederhana dan terprediksi. Pengguna tidak lagi menghadapi potongan tarif berlapis yang membingungkan, dan arus kendaraan diharapkan terdistribusi lebih baik. Namun, janji itu hanya terwujud bila tarif yang ditetapkan adil dan sosialisasi dilakukan dengan jelas sebelum kebijakan berlaku.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan suara konsumen dan pelaku logistik benar-benar masuk dalam perumusan tarif. Dukungan 74,1 persen adalah modal politik yang kuat, tetapi kepercayaan itu harus dijaga dengan tarif yang transparan dan manfaat yang nyata di jalan.
Apa poin penting dari berita ini?
- Survei FKBI mencatat 74,1 persen responden mendukung integrasi tarif tol Jabodetabek.
- Integrasi bertujuan melancarkan lalu lintas dengan menyebarkan kendaraan lebih merata dan mengoptimalkan ruas tol yang terhubung.
- Koridor logistik yang dibahas meliputi Cibitung-Cilincing, Jakarta-Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok.
- Perdebatan berlanjut soal tarif logistik, dengan simulasi biaya tol 7 hingga 14 persen pada rute lama versus 28 hingga 40 persen pada skenario tol khusus.
