Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons desakan agar sidang Riza Chalid digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Desakan itu dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena Riza Chalid sudah lebih dari satu tahun berstatus buron.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut ada sejumlah tahapan dan proses yang harus dilalui untuk mengajukan persidangan in absentia, termasuk mempertimbangkan fakta persidangan dari perkara terkait lainnya.
“Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol. Di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi-saksi lainnya,” kata Anang kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026.
Anang menjelaskan penyidik terus berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Upaya menghadirkan pelaku sekaligus menyiapkan persidangan secara in absentia itu dilakukan baik terhadap Riza Chalid maupun buron kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Jurist Tan.
“Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di luar negeri dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC atau Jurist Tan,” ujarnya.
Meski keberadaan Riza Chalid masih diburu, Anang memastikan proses hukum serta pelacakan asetnya tetap berjalan. Perkara para pihak lain yang berkaitan dengan Riza Chalid maupun Jurist Tan sudah terbukti di persidangan.
“Namun demikian, penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penelusuran aset milik MRC, serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC dan Jurist Tan seperti kasus yang melibatkan anaknya MRC dkk dan Nadiem dkk sudah terbukti dan saat ini dalam tahap upaya hukum,” ucapnya.
Ditanya terkait kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Anang menyebut hal tersebut dimungkinkan secara aturan. Namun, penerapannya tetap bergantung pada syarat-syarat dalam undang-undang.
“Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dan itu ada dan diatur dalam UU. Namun demikian, ada parameter atau syarat-syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati,” katanya.
Untuk diketahui, Mohamad Riza Chalid ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sejak Kamis, 10 Juli 2025. Karena tak pernah memenuhi panggilan penyidik dan keberadaannya belum diketahui, Kejagung memasukkan Riza Chalid ke dalam DPO dan mengajukan permohonan red notice. Interpol pun telah menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid sejak 23 Januari 2026.
Sebelumnya, desakan sidang in absentia terhadap Riza Chalid dilayangkan MAKI lewat somasi dan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Dalam somasi yang diteken Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Riza Chalid dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara periode 2018-2023.
Boyamin menyoroti Riza Chalid yang sudah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 usai tiga kali mangkir dari panggilan, tetapi hingga lebih dari satu tahun berjalan belum terlihat pelimpahan perkara ke pengadilan. Ia merujuk Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada 2023. MAKI mendesak Jampidsus segera melimpahkan berkas perkara Riza Chalid ke pengadilan dan menyatakan siap menempuh jalur praperadilan bila tidak ada tindak lanjut.
Bagaimana Tahapan Sidang Riza Chalid In Absentia?
Baca juga: Erin Tersangka Penganiayaan ART
Baca juga: Erin Tersangka Penganiayaan ART
Apa poin penting dari berita ini?
- Kejagung merespons desakan MAKI agar sidang Riza Chalid digelar secara in absentia.
- Tahapan sidang in absentia meliputi pengumuman, penetapan DPO, dan pengajuan red notice ke Interpol.
- Riza Chalid ditetapkan tersangka korupsi tata kelola minyak mentah sejak 10 Juli 2025 dan masuk DPO sejak 19 Agustus 2025.
- Interpol telah menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid sejak 23 Januari 2026.

