Handik Zusen Dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia setelah Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kombes Handik Zusen. Sanksi itu diberikan buntut dua kasus dugaan kekerasan yang melibatkan sesama anggota Polri.
Keputusan bahwa Handik Zusen Dipecat ditetapkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di gedung Divisi Propam Polri pada Senin, 16 November 2026. Dalam persidangan tersebut, Handik dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri.
Berdasarkan keterangan tertulis Propam Polri pada Rabu, 18 November 2026, salah satu pelanggaran yang menjerat Handik berkaitan dengan sikapnya yang membiarkan aksi kekerasan terjadi saat pelaksanaan tugas. Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau, tulis keterangan Propam Polri.
Handik Zusen merupakan mantan anak buah Irjen Eko Hadi, yang sebelumnya juga dipecat Polri. Keduanya terseret dalam rangkaian kasus yang berkaitan dengan dugaan penyadapan dan kekerasan di lingkungan Polri, yang belakangan menjadi perhatian publik.
Pemecatan Handik menjadi bagian dari penegakan disiplin internal Polri. Sanksi PTDH merupakan hukuman terberat dalam sidang kode etik, yang berarti yang bersangkutan diberhentikan dari dinas kepolisian tanpa mendapatkan hak-hak kehormatan sebagai purnawirawan.
Handik Zusen Dipecat dan Penegakan Etik Polri
Kasus ini menunjukkan bahwa Polri berupaya menegakkan aturan disiplin terhadap anggotanya sendiri, termasuk perwira menengah. Pembiaran terhadap kekerasan oleh atasan dinilai sebagai pelanggaran serius, karena atasan seharusnya mencegah dan menghentikan tindakan kekerasan, bukan membiarkannya terjadi.
Propam sebagai pengawas internal Polri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan anggota yang diduga melanggar kode etik. Sidang KKEP digelar secara tertutup dengan menghadirkan saksi dan alat bukti, sebelum majelis memutuskan sanksi yang dijatuhkan.
Dengan dipecatnya Handik, Polri berharap dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Penegakan etik yang tegas terhadap anggota yang melanggar menjadi pesan bahwa tidak ada yang kebal aturan di dalam tubuh Polri.
Publik kini menanti langkah lanjutan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan Handik dan Eko Hadi, termasuk proses hukum lain yang mungkin menyertainya. Pemecatan secara etik tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana bila ditemukan unsur tindak pidana dalam perbuatan yang dilakukan.
Baca juga: Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Prabowo
Apa poin penting dari berita ini?
- Handik Zusen Dipecat dari Polri dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) buntut dua kasus dugaan kekerasan sesama anggota.
- Keputusan ditetapkan lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi di gedung Divisi Propam Polri pada Senin, 16 November 2026.
- Handik dipersangkakan membiarkan aksi kekerasan saat pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau.
- Handik Zusen merupakan mantan anak buah Irjen Eko Hadi yang sebelumnya juga dipecat Polri.
- PTDH adalah sanksi terberat sidang kode etik, yakni pemberhentian tanpa hak kehormatan sebagai purnawirawan.

