Penyadapan Presiden Prabowo menjadi topik utama rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11). Dalam rapat itu, Kapolri Suyudi menjelaskan pembagian peran empat tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Empat tersangka yang telah ditetapkan yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Pertama, Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Kapolri diduga berperan sebagai pemberi perintah penyadapan kepada Ahrie Sonta yang kala itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon). Suyudi mengatakan Listyo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.
Penyadapan Presiden Prabowo: Peran 4 Tersangka
Selain memberikan perintah, Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end-user. Suyudi menyebut peran Listyo tersebut berkaitan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Kedua, tersangka Slamet Uliandi. Saat itu, Slamet menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021-2026 dan diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Slamet diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo, berupa laporan harian serta laporan analisis dari Kabagmon.
Ketiga, tersangka Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit. Eko juga diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Keempat, Ahrie Sonta Nasution yang saat itu menjabat Plt Kabagmon diduga menjadi pihak yang menerima perintah langsung dari Listyo untuk menjalankan pemantauan. Dengan demikian, rantai dugaan dalam kasus ini mencakup pemberi perintah, pemberi persetujuan, pelaksana pemantauan, hingga penerima hasil akhir penyadapan.
Kasus ini terus bergulir di DPR dan penegak hukum. Perkembangan lain seputar penegakan hukum terhadap pejabat tinggi juga pernah diberitakan, antara lain Polda Metro bantah tangkap Firli Bahuri. Komisi III DPR dijadwalkan terus mengawal proses hukum kasus penyadapan ini hingga tuntas.
Baca juga: El Chapo Isidro Ditangkap, 11 Orang Tewas
Apa poin penting dari berita ini?
- Penyadapan Presiden Prabowo diungkap Kapolri Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11).
- Empat tersangka ditetapkan: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
- Listyo diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, sekaligus menjadi penerima hasil akhir atau end-user.
- Slamet Uliandi diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil kepada Listyo.
- Eko Hadi Santoso diduga memberi persetujuan penyadapan lewat WhatsApp tanpa surat permohonan dari penyidik.



TPPO Pengantin Pesanan China Dibongkar Polri – Aceh Sahoe!
November 12, 2026[…] di tengah perhatian publik terhadap berbagai kasus yang melibatkan aparat, termasuk penanganan kasus penyadapan yang diungkap Kapolri dengan empat tersangka. Namun kasus TPPO ini menunjukkan sisi lain dari kejahatan lintas negara […]
Video Kapolri Pihak Asing Ternyata Salah – Aceh Sahoe!
November 12, 2026[…] sebelumnya telah mengungkap peran empat tersangka dalam kasus penyadapan, sebagaimana diberitakan Kapolri ungkap peran 4 tersangka penyadapan, dan proses penyidikan masih berlangsung dengan memilah serta mendalami kasus-kasus tersebut. […]