Sunday, 22 November 2026
Nanggroe

DPRA Desak TNI Tak Terlibat Penertiban Bendera

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang membahas penertiban bendera di Pidie

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyayangkan insiden penembakan terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Bulan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu (4/11) lalu. DPRA mendesak agar TNI tidak terlibat langsung dalam penertiban bendera di tengah masyarakat, sebagaimana dilaporkan pada Sabtu, 7 November 2026.

Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muharuddin, mendesak Panglima Kodam (Pangdam) Iskandar Muda untuk segera menertibkan seluruh personel TNI di Aceh agar tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan tidak terlibat langsung dalam penertiban aksi pengibaran bendera di tengah masyarakat. Desakan itu ia sampaikan dalam keterangan resminya.

“Kami atas mandat rakyat Aceh pada DPRA telah berulang kali mengingatkan untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam merespons aksi masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Bulan. Pendekatan kekerasan akan memicu reaksi perlawanan masyarakat. Tugas kita sebagai penyelenggara negara seharusnya mengayomi dan melindungi rakyat,” tegas Muharuddin.

Penertiban Bendera dan Solusi Politik yang Dicari

Muharuddin meminta aparat penegak hukum dan pimpinan TNI tidak serta-merta memandang aksi pengibaran bendera Bintang Bulan oleh masyarakat sebagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI maupun gangguan keamanan. Ia menjelaskan bahwa pembahasan bendera Bintang Bulan disahkan dan dilakukan secara legal antara Pemerintah Aceh, DPRA, serta difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh dan DPRA tetap mematuhi aturan dengan belum mengibarkan bendera tersebut di institusi resmi pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang mengibarkan bendera tersebut tidak boleh direspons dengan tindakan represif dan penggunaan senjata api.

“Pemerintah Aceh bersama Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi sedang mencari solusi politik atas permasalahan bendera Bintang Bulan sebagai lambang Aceh. Maka Pangdam Iskandar Muda sebagai salah satu unsur pimpinan di Aceh harus mendukung upaya penyelesaian secara damai dan bermartabat,” kata Muharuddin.

Desakan DPRA ini menambah daftar suara yang meminta penanganan insiden di Pulo Kenari dilakukan secara transparan dan tidak represif. Setelah insiden penembakan itu, berbagai pihak telah meminta penyelidikan, termasuk Komnas HAM yang mengirim tim untuk memantau situasi di Pidie. Kini perhatian tertuju pada langkah Pangdam Iskandar Muda dan aparat penegak hukum dalam merespons desakan tersebut. Baca juga: Pangdam IM: Tak Ada Amunisi Tajam di Insiden Tiro

Baca juga: Polemik Tambang Samadua, Bupati Aceh Didesak

Apa poin penting dari berita ini?

  • DPRA menyayangkan insiden penembakan terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Pidie, pada Rabu (4/11).
  • Ketua Komisi I DPRA Tgk Muharuddin mendesak Pangdam Iskandar Muda menertibkan personel TNI agar tidak memakai pendekatan kekerasan.
  • Muharuddin menegaskan tugas penyelenggara negara adalah mengayomi dan melindungi rakyat, bukan merespons aspirasi dengan tindakan represif.
  • Pembahasan bendera Bintang Bulan dilakukan secara legal antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
  • Pemerintah Aceh bersama Presiden sedang mencari solusi politik atas permasalahan bendera Bintang Bulan sebagai lambang Aceh.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *