Penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tambang emas di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, menjadi sorotan. Praktisi intelijen dan Pemerhati Kebangsaan, Sri Radjasa, M.BA, mendesak Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Aceh segera mengambil sikap dan tidak memilih bungkam seribu bahasa.
Penolakan itu ditujukan terhadap aktivitas PT Mega Mineral Sentosa (PT MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (PT BSM), dua perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kecamatan Samadua. Masyarakat setempat menolak kehadiran perusahaan tersebut, dan penolakan itu kini mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Menurut Sri Radjasa, persoalan ini bukan sekadar penolakan terhadap kehadiran perusahaan. Di baliknya ada persoalan yang lebih besar, yakni hajat hidup rakyat, perlindungan lingkungan, kepastian tata kelola perizinan, dan hak masyarakat atas wilayah mereka sendiri.
Ia juga mengingatkan bahwa Kecamatan Samadua memiliki sejarah bencana banjir bandang pada 1990-an. Pengalaman pahit itu, menurutnya, semestinya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil keputusan apa pun terkait kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
Tambang Samadua dan sejarah banjir bandang
“Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan itu punya histori yang tak dapat dilihat sebelah mata, pada tahun 1990-an daerah itu pernah mengalami banjir bandang,” kata Sri Radjasa, mengingatkan risiko lingkungan yang membayangi wilayah tersebut.
Menurut Sri Radjasa, pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak seharusnya membiarkan suara mayoritas masyarakat tanpa kejelasan sikap dan penyelesaian dari pemerintah. Aspirasi warga yang menolak tambang harus dijawab dengan sikap yang jelas, bukan didiamkan.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik proses perizinan apabila aspirasi warga terus diabaikan. Desakan itu disampaikan sebagai peringatan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap penolakan yang begitu masif dari masyarakat Samadua.
“Jangan sampai suara penolakan rakyat yang begitu masif justru diabaikan oleh Pemerintah hanya karena kepentingan tertentu. Perlu kami ingatkan kepada pemerintah setempat bahwa kedaulatan rakyat adalah hal tertinggi dalam negara demokrasi,” tegas Sri Radjasa.
Kini perhatian tertuju pada Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Aceh. Masyarakat Samadua menunggu sikap resmi kedua pemimpin daerah itu, apakah mereka akan mendengarkan penolakan warga atau membiarkan aktivitas tambang emas terus berjalan di tengah penolakan.
Baca juga: Jembatan Pelang 94 Persen, Segera Bisa Dilalui
Baca juga: Jembatan Pelang 94 Persen, Segera Bisa Dilalui
Apa poin penting dari berita ini?
- Masyarakat menolak aktivitas tambang emas PT Mega Mineral Sentosa dan PT Bersama Sukses Mining di Samadua, Aceh Selatan.
- Praktisi intelijen Sri Radjasa mendesak Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Aceh segera bersikap soal tambang Samadua.
- Polemik tambang Samadua menyangkut hajat hidup rakyat, lingkungan, tata kelola perizinan, dan hak masyarakat.
- Kecamatan Samadua pernah mengalami banjir bandang pada 1990-an, yang menjadi peringatan soal risiko lingkungan.
- Sri Radjasa mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat adalah hal tertinggi dalam negara demokrasi.

