Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah keras tuduhan yang mengaitkan dirinya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil Lahadalia menegaskan siap mengusut tuntas penyebar isu bohong tersebut melalui jalur hukum, sebagaimana dilaporkan pada Sabtu, 7 November 2026.
Penegasan itu disampaikan Bahlil usai melantik pengurus dan membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Maluku di Kota Ambon, Sabtu (7/11). Isu ini mencuat setelah narasi dari seorang pengamat intelijen beredar di media sosial. Narasi itu menyebutkan adanya sosok ketua umum partai politik yang mendatangi kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka penyadapan. Spekulasi publik di media sosial dan grup percakapan WhatsApp lantas menggiring opini yang mengarah kepada Bahlil.
Bahlil menegaskan tidak tahu-menahu mengenai sosok ketua umum parpol yang dimaksud dan membantah keterlibatannya. Ia juga mengaku ikut menjadi korban dalam aksi penyadapan tersebut. “Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Ambon, Sabtu.
Bahlil Lahadalia Layangkan Somasi 3×24 Jam
Bahlil menambahkan bahwa tuduhan yang mengarah kepada dirinya di platform digital sama sekali tidak berlandaskan fakta. “Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya. Merespons pencatutan namanya, Bahlil Lahadalia melayangkan somasi dengan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” kata Bahlil. Ia menegaskan bahwa langkah hukum diambil untuk menghindari narasi fitnah yang berpotensi memicu kegaduhan nasional.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sendiri telah masuk ke ranah hukum. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, pada Selasa (3/11/2026). Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dengan bantahan dan somasi ini, Bahlil menegaskan posisinya sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh spekulasi yang beredar, bukan sebagai pihak yang terlibat. Publik kini menanti langkah hukum yang ia tempuh serta hasil pengusutan polisi atas kasus penyadapan yang menjadi sorotan nasional ini. Baca juga: Fakta Terbaru Kasus Penyadapan Prabowo
Baca juga: Polri Mutasi Besar, Suyudi Ganti 6 Kapolda
Apa poin penting dari berita ini?
- Bahlil Lahadalia membantah keras tuduhan yang mengaitkan dirinya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Bantahan itu disampaikan Bahlil usai melantik pengurus dan membuka Rakerda DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11).
- Isu tersebut mencuat dari narasi pengamat intelijen di media sosial yang menyebut ketua umum parpol mendatangi Widya Chandra sebelum penangkapan tersangka.
- Bahlil mengaku ikut menjadi korban penyadapan dan melayangkan somasi dengan tenggat waktu 3×24 jam kepada penyebar tuduhan.
- Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan Prabowo pada Selasa (3/11/2026).



Women’s March Jakarta 2026 Bawa 9 Tuntutan – Aceh Sahoe!
November 7, 2026[…] Baca juga: Bahlil Lahadalia Bantah Terlibat Penyadapan […]